Marabahan, KP – Komisi II DPRD Kalsel mengapresiasi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Handil Bakti dari program relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB).
“Pendapatan UPPD Samsat Handil Bakti memgalami peningkatan signifikan dibandingkan sebelum kebijakan Gubernur Kalsel memberikan pemutihan pajak,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan, usai monitoring ke UPPD Samsat Handil Bakti, belum lama ini.
Yani Helmi mengungkapkan, program relaksasi PKB ini luar biasa efeknya, dimana masyarakat berduyun-duyun datang ke kantor cabang pembantu ini untuk mendapatkan membayar pajak kendaraan bermotor.
“Maayarakat memanfaatkan penghapusan denda dan diskon PKB, sehingga penerimaan pajak meningkat signifikan,” tambah politisi Partai Golkar.
Hal ini menunjukkan program relaksasi PKB dan BBNKB yang berlaku mulai 1 Juli – 9 Desember 2023 sangat membantu dan meringankan masyarakat Kalsel untuk membayar pajak.
Selain itu, Paman Yani juga mengapresiasi pelayanan yang diberikan UPPD Samsat Kecamatan Handil Bakti, seperti disediakannya minuman teh dan kopi bagi wajib pajak sehingga mereka dapat menikmati minuman sambil menunggu giliran membayar PKB.
“Kita apresiasi kantor Samsat tidak hanya melayani warga membayar pajak, tetapi ada juga sentuhan “humanis” lainnya yang diberikan kepada wajib pajak”, ujar Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.
Paman Yani juga berharap pemerintah daerah dapat memberikan perhatian kepada UPPD Samsat Handil Bakti yang terkendala sarana dan prasarana khususnya layanan Pajak Air Permukaan (PAP).
“Mereka tidak dapat pengadaan mobil yang dianggarkan pada 2022 lalu”, ungkap wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel Vi, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Lebih lanjut, Paman Yani mengharapkan UPPD Samsat Handil Bakti dapat memiliki tempat yang representatif seperti ruang tunggu dan tempat parkir yang lebih luas sehingga pelayanan terhadap wajib pajak bisa lebih optimal.
“Diharapkan pemerintah bisa memberikan ruang yang lebih representatif untuk memberikan pelayanan kepada wajib pajak,” jelas Paman Yani. (lyn/KPO-1)
