Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Space Iklan
Space Iklan
Iklan
Tanah Laut

Bapenda Diminta Anggarkan Kantor Samsat Bantu

×

Bapenda Diminta Anggarkan Kantor Samsat Bantu

Sebarkan artikel ini
IMG 20230801 WA0013
KANTOR BARU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, M Yani Helmi bersama Kepala UPPD Samsat Pelaihari, Rahmanita Ariffin yang menginginkan kantor bantu baru di Kintap, yang masa kerjasamanya berakhir, kemarin. (KP/ist)
Iklan

Pelaihari, KP – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel diminta mengganggarkan kantor Samsat Bantu baru, dalam rangka memaksimalkan pendapatan daerah (PAD), terutama di Kabupaten Tanah Laut.


“Kita minta Bapenda Kalsel memikirkan hal tersebut, mengingat samsat bantu turut berkontribusi dalam pengumpulan penerimaan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai kunjungan kerja ke Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Pelaihari, Senin siang.

Baca Koran


Misalnya, Kantor Samsat Bantu Kintap, yang ditempati untuk memudahkan masyarakat sekitar dalam mengurus pembayaran pajak dikabarkan masa pinjam pakainya segera berakhir.


“Diharapkan Bapenda selaku induk, dapat menanggarkan untuk samsat pembantu agar dapat melayani masyarakat secara maksimal,” tambah politisi Partai Golkar, di sela monitoring relaksasi pengurangan pajak di Kabupaten Tanah Laut.


Yani Helmi mengungkapkan, UPPD Samsat Pelaihari sangat berpotensi memiliki tiga kantor samsat pembantu, sebagai memaksimalkan upaya merealisasikan target pendapatan.


“Mereka ini cuma memiliki satu saja Samsat Pembantu di Desa Kintapuri, dan itupun hampir selesai kerjasamanya,” ungkap Paman Yani, panggilan akrab Yani Helmi.


Desakan ini juga beralasan, karena masa kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk pinjam pakai kantor Samsat Pembantu Kintap segera berakhir.


“Jadi, perlu adanya kemandirian untuk memiliki kantor pembantu sendiri dan pengelolaannya juga sendiri sehingga dalam memberikan pelayanan juga maksimal,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi paparnya.


Apalagi, letak geografis Kabupaten Tanah Laut sangat luas sehingga keberadaan kantor samsat pembantu diperlukan. Terlebih, persebaran perusahaan baik bergerak dibidang batu bara dan sawit untuk melakukan pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) lebih efisien terhadap waktu.


“Ada dua perusahaan lagi yang menjadi wajib pajak untuk membayar PAP. Tentu, kita turut mendorong dan mendukung agar PAD dapat terus meningkat,” ungkap Paman Yani.

Baca Juga :  NU Tanah Laut Gelar Konfercab 2024 di Pelaihari


Sementara itu, Kepala UPPD Samsat Pelaihari, Rahmanita Ariffin, mengungkapkan, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan tentu keberadaan samsat bantu juga turut berkontribusi lebih agar pembangunan juga merata termasuk di Tanah Laut.


“Kami rutin melakuan monitoring kepada perusahaan yang tersebar di Tanah Laut,” katanya.


Terbaru, kami juga berhasil mendapatkan dua wajib pajak baru di sektor PAP. “Minggu depannya, ada dua perusahaan lagi yang bakal menyampaikan datanya kepada kami,” tutupnya. (lyn/KPO-1)

Iklan
Iklan