BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Paringin dalam mendukung Pemprov Kalsel terkait pembangunan Kantor Samsat. Menurut Yani, upaya Pemkab Paringin melalui Bappeda Kalsel ini dinilai sangat membantu dalam meningkatkan pelayanan publik di daerah.
“Kami, secara kelembagaan dan pribadi, mengapresiasi Pemkab Paringin yang telah berperan aktif dalam membantu Pemprov Kalsel untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya melalui pembangunan Kantor Samsat,” ujar Yani Helmi, akrab disapa Paman Yani, di sela-sela rapat bersama mitra Komisi II DPRD Kalsel pada Senin (04/11/2024).
Paman Yani juga berharap langkah ini menjadi contoh bagi kabupaten lain.
“Ini bisa menjadi acuan bagi kabupaten lain. Jika pendapatan kabupaten bagus, maka secara otomatis APBD kabupaten tersebut akan meningkat,” tambahnya.
Selain itu, Yani mendorong Bapenda Kalsel untuk melakukan kerja sama (MoU) dengan pemerintah kabupaten terkait optimalisasi pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor.
“Kami mendorong Bapenda untuk membuat MoU dengan kabupaten terkait peningkatan APBD Kalsel dari sektor pajak kendaraan bermotor,” ujar politisi Golkar tersebut.
Tidak hanya soal Kantor Samsat, Yani Helmi juga menyoroti peningkatan signifikan dalam penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) yang pada tahun 2023 mencapai Rp2 miliar naik hingga Rp18 miliar.
“Saya sangat senang dengan peningkatan ini, terutama karena saya termasuk yang turut mensosialisasikan pajak air permukaan ini,” ucapnya dengan antusias.
Menurut Yani, sosialisasi ini mendapat respons positif dari kalangan pengusaha lokal yang ikut berkontribusi dalam peningkatan APBD kabupaten. “Respon positif dari para pengusaha lokal sangat berarti bagi peningkatan APBD di daerah,” pungkasnya.
Paman Yani berharap agar sinergi antara pemerintah daerah dan pengusaha terus terjalin baik untuk memaksimalkan potensi pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Pada hari yang sama, Komisi II juga telah memanggil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Biro Perekonomian Kalsel, Biro Administrasi Pembangunan Daerah (Adpim) Kalsel.
Juga beberapa mitra dari BUMD seperti, PT Jamkrida Kalsel, PT Bangun Banua, Bank Kalsel dan PT Ambapers.(nau/KPO-1)
