BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi mengesahkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kalsel, Banjarmasin, Rabu (16/7/2025).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo, SM, dan dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, para anggota DPRD, jajaran Pemerintah Provinsi, serta unsur Forkopimda. Salah satu fokus utama paripurna kali ini yakni penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) dan pengambilan keputusan terhadap raperda.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM Alpiya Rakhman menyampaikan, laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar).
Dan dalam laporannya, Alpiya menegaskan bahwa perubahan APBD dilakukan sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
“Perubahan APBD ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, serta memastikan program-program prioritas berjalan tepat sasaran,” tegas Alpiya.
Seluruh fraksi DPRD menyetujui Raperda perubahan APBD dengan sejumlah catatan penting. Di antaranya penekanan pada kualitas layanan publik, dukungan pada sektor pendidikan dan kesehatan, serta keterbukaan dalam pelaksanaan program pembangunan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan seluruh pihak, termasuk kehati-hatian dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran.
Hasnuryadi menyampaikan bahwa perubahan APBD tahun ini sejalan dengan tema pembangunan daerah, yakni pemantapan daya saing melalui penguatan infrastruktur dan pelayanan publik, demi mendukung visi Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan.
Dengan ditetapkannya Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalsel berharap pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Banua.
Dikatakan, kebijakan anggaran ini selaras dengan visi besar Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan yang berdaya saing tinggi, modern, dan inklusif. Karena penetapan perubahan APBD 2025 ini diharapkan menjadi titik tolak untuk mempercepat pembangunan, memperluas pemerataan layanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua secara merata. (nau/KPO-1)
