BANJARBARU, Kalimantanpost.com – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, memimpin Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (4/8/2025).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya langkah cepat dan terkoordinasi dalam menghadapi potensi kekeringan ekstrem yang diperkirakan terjadi pertengahan Agustus ini.
“Kementerian meminta daerah segera menetapkan status darurat jika memenuhi syarat. Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru sudah menunjukkan indikasi itu, maka perlu segera ada kesepakatan bersama,” ujar Gubernur Muhidin.
Muhidin menambahkan, saat ini Pemprov Kalsel tengah berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penetapan resmi status darurat dan penjadwalan kunjungan menteri ke Kalsel.
Apel siaga yang semula dijadwalkan Selasa, resmi diundur menjadi Kamis untuk menyesuaikan agenda kunjungan Menteri LHK dan Kepala BNPB.
“Koordinasi ini penting. Apel siaga akan kita laksanakan Kamis, dan SK tanggap darurat akan saya tandatangani hari ini, lalu kita laporkan ke pusat,” jelasnya.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah siaga, termasuk pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, dan tim posko di lima titik rawan. Hingga saat ini, tercatat 75 kejadian karhutla di Kalsel, dengan sebaran sekitar 1.900 titik rawan api.
Namun demikian, ia menyoroti kurangnya efektivitas peralatan pemadaman yang digunakan di lapangan.
“Saya dengar pompa yang digunakan masih terlalu kecil. Ini harus jadi perhatian. Setiap posko sebaiknya dilengkapi pompa dengan daya semprot besar agar lebih efektif,” tegas Muhidin.
Selain itu, Gubernur meminta BMKG untuk menyampaikan prakiraan cuaca terbaru, agar seluruh pihak bisa bersiap menghadapi skenario terburuk.
“Kami ingin tahu apakah pertengahan Agustus ini benar-benar memasuki musim kemarau panjang atau masih ada potensi hujan. Ini penting untuk antisipasi,” ujarnya.
Muhidin juga meminta bupati dan wali kota se-Kalsel untuk melaporkan kondisi wilayah masing-masing, termasuk kebutuhan logistik, peralatan, dan personel.
“Setiap daerah pasti ada kekurangan, tapi kita mulai dengan yang tersedia. Bantuan pusat akan kita upayakan jika memang dibutuhkan secara luas,” pungkasnya.(adv/dev/KPO-4)
