Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Inspektorat Daerah menggelar Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi pada Rabu (01/10/2025) di Banjarmasin.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Laut H. Rahmat Trianto yang sekaligus membuka acara secara resmi, didampingi Wakil Bupati HM Zazuli, Ketua DPRD H. Khairil Anwar, Sekda Tanah Laut Ismail Fahmi, serta para narasumber yakni tokoh agama K.H. Mukri Yunus dan Penyuluh KPK M Mujiburahman.
Plt. Inspektur Daerah Riva Mahrani, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2025 serta Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
“Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta menumbuhkan budaya kerja bersih dan berintegritas dalam pelayanan publik,” ujarnya.
Kegiatan yang diikuti 100 peserta dari unsur legislatif, kepala SKPD, direktur RSUD, direktur PDAM, serta pejabat struktural di lingkungan Pemkab Tanah Laut ini juga menjadi momentum penting.
Dua SKPD Tanah Laut, yakni Disperindag dan Disdukcapil, berhasil lolos tahap verifikasi lapangan dalam penilaian zona integritas menuju predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).
Dalam sambutannya, Bupati H. Rahmat Trianto menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah pekerjaan berat.
“Selama manusia masih hidup, selama itu pula ada hawa nafsu. Karena itu, minimal kita berusaha mengurangi praktik korupsi dengan terus saling mengingatkan,”ucapnya.
Ia juga menyoroti persoalan gratifikasi yang seringkali tipis batasnya dengan budaya memberi dan menerima hadiah.
Bupati berharap kegiatan sosialisasi ini tidak hanya memberikan pemahaman hukum, tetapi juga memperkuat nilai moral dan spiritual melalui tausiah agama.
“Komitmen menjauhi korupsi adalah kunci terciptanya pemerintahan yang dipercaya masyarakat dan diberkahi Allah,” pungkasnya. (rzk/K-6)
