BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memperkuat ekonomi keluarga melalui pemberdayaan koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, saat memberikan paparan dalam Workshop Peningkatan Ekonomi Keluarga melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Koperasi di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (14/10/2025).
Gusti Yanuar menegaskan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya keluarga, merupakan bagian penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah “Kalsel Bekerja: Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai program dan kebijakan yang berpihak pada koperasi serta UMKM, salah satunya melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Kebijakan tersebut mencakup kemudahan pendirian usaha, perizinan, fasilitasi pembiayaan, hingga perluasan akses pasar.
“Melalui regulasi dan program yang sudah disiapkan, kami ingin memastikan pelaku usaha kecil dan koperasi benar-benar naik kelas, mandiri, dan mampu menciptakan dampak ekonomi bagi keluarganya,” ujar Yanuar.
Ia juga memaparkan sejumlah program strategis Diskop UKM Kalsel tahun 2025, seperti bimbingan teknis koperasi modern, pelatihan digitalisasi koperasi, pelatihan manajemen dan akuntansi koperasi, fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta program One Pesantren One Product (OPOP) untuk memperkuat peran lembaga pendidikan keagamaan dalam pengembangan ekonomi umat.
Selain itu, Pemprov Kalsel telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil, yang mewajibkan instansi pemerintah dan swasta menyediakan minimal 30 persen ruang promosi dan pengembangan usaha kecil pada area komersial dan infrastruktur publik.
“Kebijakan ini menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah daerah kepada UMKM agar mereka punya ruang untuk tumbuh dan bersaing,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yanuar juga menyinggung Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa.
Koperasi ini akan mengelola berbagai unit usaha seperti logistik, simpan pinjam, dan layanan pangan, dengan bunga pinjaman hanya 6 persen per tahun.
Untuk mendukung permodalan, pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 senilai Rp5,69 triliun, dengan realisasi hingga September mencapai Rp3,77 triliun atau 66,13 persen. Selain itu, sejumlah daerah di Kalsel telah memiliki program kredit daerah seperti Kredit Bahuma di Banjarmasin dan Kredit Gerbang Emas di Tabalong.
Lebih lanjut, Diskop UKM Kalsel juga terus memperkuat sektor ekonomi kreatif, melalui pelatihan desain kemasan, digital marketing, dan peningkatan mutu produk agar UMKM lebih kompetitif.
“Kreativitas adalah kunci agar produk kita bisa menembus pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga di Kalsel yang kuat dan berkelanjutan.
“Peningkatan ekonomi keluarga adalah fondasi pembangunan ekonomi daerah. Dengan semangat gotong royong dan inovasi, koperasi serta UMKM akan menjadi motor penggerak menuju Kalimantan Selatan yang sejahtera,” tutupnya.(adv/dev/KPO-4)
