RANTAU, Kalimantanpost. com – Pemerintah Kabupaten Tapin menjadi salah satu peserta penilaian Relawan SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, di Desa Jingah Babaris, Kecamatan Tapin Utara, Rabu (29/10/2025).
Penilaian dihadiri Ketua Tim Penilai Provinsi Kalsel, EM Indriani Dwi Warastuti Pongoh, dan jajaran tim penilai lainnya.
Bupati Tapin H. Yamani diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Tapin, Fiqri Irmawan mengapresiasi Pemprov Kalsel atas kepercayaannya menjadikan Desa Jingah Babaris sebagai salah satu locus penilaian lapangan Relawan SAPA tahun ini.
Menurut Fiqri, penghargaan ini menjadi bukti bahwa pembangunan desa di Tapin semakin inklusif dan berkeadilan.
“Desa Jingah Babaris telah menunjukkan komitmen kuat terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Tapin berkomitmen mendukung sepenuhnya pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) yang digagas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Melalui program ini, setiap desa diharapkan mampu menjadi ruang yang aman, ramah, dan bebas kekerasan bagi perempuan dan anak.
Fiqri Irmawan menambahkan, keberhasilan Desa Jingah Babaris diharapkan menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Tapin.
“Kami akan terus memperkuat sinergi lintas sektor agar nilai-nilai kesetaraan gender dan perlindungan anak benar-benar terwujud di seluruh wilayah Tapin,” katanya.
Sementara Ketua Tim Penilai Provinsi, EM Indriani Dwi Warastuti, menyambut baik semangat masyarakat Tapin dalam mewujudkan desa inklusif.
Ia menilai, partisipasi aktif warga dan dukungan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan Relawan SAPA dalam menjalankan tugas pendampingan dan advokasi di tingkat desa.
“Kami melihat Desa Jingah Babaris memiliki inisiatif dan sinergi yang baik antara pemerintah desa, kader, serta masyarakat. Ini adalah praktik baik yang perlu dikembangkan di daerah lain,” kata Indriani.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Desa Jingah Babaris juga memaparkan sejumlah inovasi dalam pemenuhan hak perempuan dan anak. Diantaranya penyediaan PAUD dan Taman Pendidikan Al-Qur’an, perpustakaan desa, serta kebijakan pencegahan perkawinan usia anak dan pekerja anak yang kini mencapai angka nol.
Melalui momentum ini, Tapin menegaskan komitmennya menjadi daerah yang ramah perempuan, peduli anak, dan berorientasi pada pembangunan manusia yang berkeadilan. (abd/KPO-4)
