Pemkab Tanah Laut Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD Tahun 2025

Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut secara resmi mengikuti agenda Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Agenda yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia tersebut diikuti dari VIP Lounge Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, Kamis (13/2/2026).

Hadir mewakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut, Ismail Fahmi, S.E., M.T., yakni Kepala Inspektorat Kabupaten Tanah Laut, H. Andi Mashabi, A.P., M.M., didampingi oleh sejumlah pimpinan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Entry meeting ini merupakan instrumen penting dalam siklus pengawasan keuangan negara yang bertujuan untuk mengawali proses audit atas pertanggungjawaban keuangan daerah. Fokus utama pemeriksaan kali ini mencakup penguatan aspek akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan anggaran.

Dalam arahannya, pihak BPK RI menekankan urgensi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi. Hal ini dipandang esensial sebagai bentuk dukungan konkret daerah terhadap implementasi program prioritas nasional ASTA CITA yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menindaklanjuti kebijakan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut diarahkan untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal melalui empat strategi utama.

Proses pemeriksaan ini melibatkan partisipasi aktif dari jajaran Inspektorat, Bapperida, BPKAD, Bapenda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD, serta RSUD di lingkup Pemkab Tanah Laut.

Melalui koordinasi yang intensif antar-perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkomitmen penuh untuk kooperatif dalam menyajikan data dan informasi yang diperlukan tim pemeriksa.

Hal ini dilakukan demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang kredibel, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (rzk/K-6)