Banjarbaru, KP – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali ditegaskan pada 2026. Tahun ini, Pemprov Kalsel mengajukan 2.700 unit rumah dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Proses pengusulan telah memasuki tahap resmi, seiring dibukanya aplikasi pengajuan sejak Februari 2026.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Miftahul Chair, menjelaskan bahwa usulan tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal warga, khususnya mereka yang masih menempati rumah tidak layak huni.
Menurutnya, BSPS sangat krusial karena menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan untuk memperbaiki atau membangun rumah secara mandiri.
“Program BSPS sangat penting karena menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas rumahnya. Pemerintah daerah tentu berupaya maksimal agar usulan ini dapat terealisasi,” ujarnya.
Program bersifat stimulan. Pemerintah memberikan bantuan dana, sementara masyarakat tetap menjadi pelaku utama pembangunan melalui pola swadaya.
Prinsip gotong royong dan partisipasi aktif warga menjadi landasan utama pelaksanaannya. Dengan pendekatan tersebut, peningkatan kualitas fisik rumah diharapkan berjalan seiring dengan tumbuhnya rasa kebersamaan serta tanggung jawab sosial di lingkungan sekitar. Selain itu, program juga memberi dampak ekonomi karena melibatkan tenaga kerja lokal dan pembelian material dari sekitar lokasi pembangunan.
Di sisi lain, sektor perumahan di Kalsel juga mencatatkan capaian membanggakan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Provinsi ini berhasil menembus 10 besar nasional dalam realisasi program tersebut.
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel, Isma Agrianti, menyampaikan bahwa keberhasilan itu merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan para pengembang perumahan.
FLPP dinilai sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah bersubsidi dengan skema pembiayaan ringan, bunga tetap, dan cicilan terjangkau.
Ia menegaskan, capaian tersebut akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui perbaikan layanan, percepatan administrasi, serta dorongan pembangunan perumahan sesuai standar kelayakan.
Kolaborasi antara BSPS dan FLPP dinilai sebagai langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
Jika BSPS fokus pada peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui swadaya, maka FLPP membuka peluang kepemilikan rumah baru bersubsidi dengan skema pembiayaan yang lebih mudah.
“Program FLPP sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian layak dengan skema pembiayaan ringan dan bunga terjangkau.
Tingginya realisasi di Kalsel juga menunjukkan besarnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap rumah subsidi,” jelas Isma. (mns/K-2)
