Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala) mencatatkan tren positif pada awal tahun anggaran 2026.
Hingga penghujung Maret, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bumi Tuntung Pandang dilaporkan telah menyentuh angka Rp58,14 miliar, atau sekitar 22,06 persen dari total target tahunan sebesar Rp263,5 miliar.
Optimalisasi berbagai sektor pajak serta masifnya sistem digitalisasi menjadi kunci utama di balik capaian signifikan ini.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tala, Andris Evony, mengungkapkan bahwa performa pendapatan daerah pada kuartal pertama ini menunjukkan sinyal yang sangat menggembirakan.
“Capaian ini terdiri dari beberapa komponen, mulai dari pajak daerah sebesar Rp19 miliar. Ada tiga jenis pajak yang menjadi primadona, yakni Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB,” ujar Andris, Jumat (27/3/2026).
Kejutan menarik muncul dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Hanya dalam waktu tiga bulan, sektor ini secara mengejutkan telah melampaui target total tahunan.
Realisasinya tercatat mencapai Rp15,1 miliar atau 100,94 persen.
“Capaian ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pemerintah pada badan usaha,” jelas Andris.
Secara rinci, kontribusi PAD Tanah Laut per 26 Maret 2026 didominasi oleh sektor lain-lain PAD yang sah sebesar Rp20,09 miliar, yang mayoritas bersumber dari pendapatan BLUD.
Disusul kemudian oleh sektor Pajak Daerah yang menyumbang Rp19,05 miliar, serta pencapaian fenomenal dari hasil kekayaan daerah atau laba yang mencapai Rp15,14 miliar (100,94%).
Sementara itu, sektor Retribusi Daerah dari pelayanan kesehatan, parkir, pasar, hingga kebersihan turut memberikan kontribusi sebesar Rp3,8 miliar.
Selain memperkuat sistem digital untuk kemudahan akses wajib pajak, Bapenda Tala juga memperketat pengawasan di lapangan.
Fokus utama saat ini menyasar pada Pajak Air Tanah bagi perusahaan dan usaha komersil.
Tak hanya itu, sektor pariwisata swasta juga diproyeksikan menjadi lumbung “uang segar”.
Lokasi populer seperti Pantai Turki, Pantai Asmara, dan Borneo Beach terus dibidik melalui skema Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) untuk memastikan pertumbuhan pendapatan daerah tetap stabil hingga akhir tahun. (rzk/K-6)
