Oleh : Ade Hermawan
Dosen FISIP Uniska MAB Banjarmasin
Presiden Prabowo membawa aura ketegasan yang berakar dari latar belakang militernya. Ia sering menekankan narasi nasionalisme ekonomi dan kedaulatan negara. Dalam komunikasinya, ia cenderung lugas dan sering menggunakan diksi “martabat bangsa” serta “kekayaan alam yang harus dikelola sendiri.”
Pemerintahannya ditandai dengan beberapa program unggulan yang sangat spesifik dan masif, di antaranya Ketahanan Pangan dan Energi (Ambisi untuk mencapai swasembada agar Indonesia tidak bergantung pada impor di tengah ketidakpastian global), Hilirisasi Industri (Melanjutkan dan memperluas kebijakan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi), dan Program Kesejahteraan Sosial (Termasuk inisiatif pemenuhan gizi/ makan bergizi gratis yang menjadi kartu as selama masa kampanye untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, dan Diplomasi Internasional (Good Neighbor Policy).
Di kancah global, Prabowo memposisikan Indonesia sebagai negara yang bersahabat dengan semua kekuatan besar. Ia aktif melakukan kunjungan luar negeri untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan ekonomi, namun tetap bersuara lantang mengenai ketidakadilan internasional, terutama terkait isu-isu kemanusiaan dan kedaulatan negara berkembang.
Salah satu ciri khas pemerintahannya adalah pembentukan koalisi besar. Prabowo cenderung merangkul berbagai kekuatan politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan di parlemen. Hal ini di satu sisi menciptakan kondusivitas pembangunan, namun di sisi lain memicu diskusi mengenai peran kontrol dan penyeimbang (checks and balances) dalam demokrasi.
Prabowo menghadapi tantangan besar dalam menyinkronkan janji kampanye yang ambisius dengan kapasitas fiskal negara. Publik terus menyoroti bagaimana ia menyeimbangkan aspek keamanan nasional dengan perlindungan terhadap hak-hak sipil serta kebebasan berpendapat di ruang digital.
Transisi kepemimpinan nasional selalu membawa riak, namun di era Presiden Prabowo Subianto, riak tersebut tampak lebih tajam dan berwarna. Belum genap masa jabatannya berjalan jauh, jagat politik Indonesia sudah dihangatkan oleh diskursus yang ekstrem, mulai dari keluhan akar rumput hingga tudingan serius mengenai gerakan inkonstitusional atau makar.
Ketidakpuasan
Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto umumnya muncul dari berbagai klaster, mulai dari persoalan ekonomi riil hingga kekhawatiran mengenai arah demokrasi.
Realitas Ekonomi dan Biaya Hidup merupakan sumbu utama ketidakpuasan di tingkat akar rumput. Masyarakat sering kali merasa ada jarak antara narasi makro ekonomi yang gemilang dengan kondisi kantong mereka sehari-hari. Kebijakan penyesuaian pajak (seperti PPN) atau pengurangan subsidi energi untuk membiayai program-program besar sering kali memicu resistensi. Ketidakpuasan muncul ketika kenaikan harga barang pokok tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan masyarakat kelas menengah dan bawah.
Beberapa program ikonik yang dijanjikan saat kampanye kerap menuai kritik dalam tahap implementasinya. Anggaran Program Makan Bergizi dinilai para Kritikus menjadi beban fiskal yang terlalu berat pada APBN, yang dianggap bisa mengorbankan alokasi untuk sektor krusial lain seperti infrastruktur dasar atau kesehatan lainnya. Ada keraguan mengenai apakah output dari program-program besar ini sebanding dengan nilai investasi yang dikeluarkan negara.
Dari sisi aktivis dan akademisi, ketidakpuasan sering kali berakar pada kekhawatiran akan mundurnya kualitas demokrasi. Koalisi pemerintahan yang sangat gemuk dianggap melemahkan fungsi kontrol DPR, sehingga kebijakan pemerintah cenderung melenggang tanpa debat publik yang memadai. Adanya persepsi bahwa pemerintah terkadang menggunakan pendekatan keamanan yang terlalu kaku dalam menghadapi kritik atau demonstrasi di ruang publik dan digital.
Meskipun hilirisasi dianggap sukses secara angka ekspor, terdapat kelompok yang tidak puas karena dampak sampingannya. Ekspansi industri untuk mendukung hilirisasi dan proyek strategis nasional sering kali berbenturan dengan hak-hak masyarakat adat atau lokal.
Kritik mengenai kerusakan lingkungan di area pertambangan dan industri yang dianggap belum terkompensasi dengan pemulihan alam yang sepadan.
Ketidakpuasan juga sering diarahkan pada pemilihan jajaran kabinet atau pejabat public. Penempatan figur-figur yang dianggap sebagai “balas budi politik” ketimbang berbasis meritokrasi atau keahlian sering kali memicu skeptisisme publik terhadap efektivitas birokrasi.
Ketidakpuasan ini sebenarnya adalah hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi yang dinamis. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana mengelola kritik tersebut sebagai masukan untuk perbaikan kebijakan, alih-alih menganggapnya sebagai gangguan stabilitas semata.
Ancaman Makar
Istilah “makar” dalam konteks kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto merupakan isu sensitif yang muncul dari persinggungan antara dinamika politik jalanan dan stabilitas keamanan nasional.
Ancaman makar sering kali dikaitkan dengan upaya sistematis untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu atau legalitas kepemimpinan. Adanya seruan untuk melakukan pergantian kekuasaan di luar mekanisme yang diatur oleh UUD 1945 (seperti melalui tekanan massa ekstrem atau penggulingan paksa). Belakangan, muncul polemik terkait pernyataan tokoh-tokoh tertentu mengenai pemakzulan terhadap Presiden Prabowo. DPR sendiri telah mengingatkan bahwa proses pemberhentian Presiden diatur sangat ketat melalui Mahkamah Konstitusi dan MPR, segala upaya di luar jalur ini dapat dikategorikan sebagai tindakan inkonstitusional.
Pemerintah telah memberikan peringatan keras bahwa aspirasi rakyat harus disampaikan secara damai. Ancaman makar mulai disebut Ketika Demonstrasi yang awalnya murni menyuarakan isu ekonomi atau sosial bergeser menjadi kerusuhan yang menyerang simbol-simbol negara dengan tujuan menciptakan ketidakstabilan nasional. Adanya indikasi kelompok-kelompok tertentu yang memanfaatkan ketidakpuasan publik untuk memicu kekacauan sipil guna memaksakan agenda politik radikal.
Dalam beberapa pidatonya (seperti pada Agustus 2025 dan awal 2026), Presiden Prabowo menekankan pentingnya pertahanan nasional dari gangguan dalam negeri. Di sisi lain, para pakar hukum dan aktivis mengkritik penggunaan kata “makar” dan “terorisme” yang digunakan pemerintah untuk merespons demonstrasi. Ada kekhawatiran bahwa istilah ini digunakan secara arbitrer untuk membungkam oposisi atau pengkritik kebijakan pemerintah.
Di era digital, makar tidak selalu berupa pergerakan pasukan, melainkan Penyebaran disinformasi masif yang bertujuan menciptakan perpecahan di tubuh TNI/Polri atau mengadu domba antarkelompok masyarakat untuk melumpuhkan roda pemerintahan.
Dalam hukum pidana Indonesia (KUHP), makar memiliki unsur niat dan tindakan nyata untuk menggulingkan pemerintah. Hingga saat ini, ancaman yang ada lebih banyak bersifat gejala politik dan narasi radikal di media sosial atau aksi massa terbatas.
Presiden Prabowo diharapkan bersikap tegas terhadap ancaman kedaulatan negara, namun tetap proporsional agar tidak terjebak dalam praktik otoritarianisme yang memberangus hak berpendapat rakyatnya sendiri.
Solusi
Untuk mengatasi polarisasi yang tajam antara ketidakpuasan publik dan munculnya isu makar, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Solusi ini tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan keamanan, tetapi juga harus menyentuh akar permasalahan sosial dan ekonomi.
Ketidakpuasan paling besar biasanya bersumber dari urusan perut. Jika ekonomi stabil, narasi makar sulit mendapatkan dukungan massa. Pemerintah harus memastikan rantai pasok pangan dan energi tetap terjaga untuk menekan inflasi di tingkat rumah tangga. Memberikan penjelasan yang jujur dan terbuka mengenai sumber dana serta dampak nyata dari program seperti “Makan Bergizi Gratis” agar tidak dianggap sebagai pemborosan yang membebani rakyat. Fokus pada investasi yang padat karya untuk menyerap tenaga kerja, terutama bagi generasi muda yang paling rentan terpapar narasi kekecewaan.
Eskalasi menuju tindakan inkonstitusional (makar) sering terjadi karena kelompok oposisi merasa tidak memiliki ruang formal untuk berdialog. Presiden dan jajarannya perlu lebih sering turun ke kampus-kampus atau bertemu dengan tokoh lintas kelompok (termasuk yang kritis) untuk mendengarkan aspirasi secara langsung. Meskipun koalisi pemerintah gemuk, ruang debat di DPR tidak boleh mati.
Pemerintah harus membiarkan kritik dari parlemen tetap hidup sebagai “katup pengaman” agar ketidakpuasan tidak meluber ke jalanan secara anarkis.
Hukum harus ditegakkan untuk menjaga wibawa negara, namun dengan tetap menghormati HAM. Aparat penegak hukum harus memiliki parameter yang sangat jelas. Kritik tajam terhadap kebijakan tidak boleh dipidanakan sebagai makar. Makar hanya boleh diproses jika ada niat (mens rea) dan permulaan pelaksanaan (poging) tindakan kekerasan untuk menggulingkan pemerintah. Menghadapi makar di dunia maya, solusinya bukan sekadar mematikan akses, melainkan memberikan klarifikasi cepat (counter-narrative) terhadap disinformasi yang bertujuan memecah belah bangsa.
Upaya makar hanya akan berhasil jika ada keretakan di tubuh instansi keamanan. Memastikan institusi pertahanan dan keamanan tetap solid di bawah garis komando Presiden sebagai Panglima Tertinggi, serta menjauhkan personel dari kepentingan politik praktis. Mempercepat reformasi birokrasi agar pelayanan publik tetap berjalan prima. Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah adalah benteng terkuat melawan ajakan gerakan inkonstitusional.
Solusi terbaik bukanlah membungkam kritik, melainkan merangkulnya sebagai bahan evaluasi. Ketika rakyat merasa didengar dan kebutuhan dasarnya terpenuhi, maka narasi makar akan kehilangan relevansinya dan mati dengan sendirinya karena tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat luas.
