Pelaihari, KP – Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) secara resmi memulai pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi di Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, beberapa waktu lalu.
Dimulainya proyek strategis ini ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) oleh jajaran pimpinan daerah.
Akselerasi pembangunan infrastruktur ini ditujukan untuk menggantikan struktur jembatan lama yang telah mengalami penurunan kelayakan fungsi.
Kehadiran jembatan baru tersebut diproyeksikan menjadi urat nadi perekonomian yang akan membuka isolasi geografis serta memobilisasi pertumbuhan ekonomi bagi sekitar 5.000 penduduk di Desa Tabanio dan wilayah sekitarnya.
Proyek rekonstruksi ini mengedepankan metode intervensi lintas sektoral dengan melibatkan sedikitnya 300 personel gabungan dari Polda Kalsel, Polres Tanah Laut, hingga Polsek jajaran.
Berdasarkan target manajerial, pembangunan bentang jembatan baru ini dijadwalkan rampung dalam kurun waktu 180 hari kalender.
Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, dalam sambutannya menegaskan bahwa Desa Tabanio memiliki urgensi historis yang signifikan sebagai kawasan Situs Cagar Budaya Benteng Tabanio.
Atas dasar tersebut, keberadaan infrastruktur penyeberangan yang representatif dinilai sangat vital dalam mendukung konektivitas harian, khususnya bagi sektor perikanan dan nelayan domestik.
“Melalui penyempurnaan struktur jembatan ini, konektivitas antarwilayah akan semakin optimal. Hal ini secara linear akan mempermudah jalur distribusi logistik dan mengakselerasi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” ucap Rahmat Trianto.
Ia menambahkan, peremajaan total ini merupakan langkah preventif pemerintah mengingat jembatan terdahulu telah beroperasi selama puluhan tahun dan mengalami penurunan performa struktur, sehingga diperlukan standardisasi ulang demi menjamin aspek keselamatan pengguna jalan.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol. Dr. Rosyanto Yudha Hermawan, menyampaikan bahwa keterlibatan aktif institusi Polri dalam kedeputian pembangunan ini merupakan implementasi langsung dari direktif Kepala Negara.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata eksistensi dan implementasi dari instruksi Bapak Presiden agar jajaran TNI-Polri turut berkontribusi aktif dalam pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan.
Pihaknya optimistis bahwa pembangunan infrastruktur publik ini akan memberikan efek berganda (multiplier effect) yang komprehensif bagi lintas sektor di masyarakat.
“Jembatan ini tidak hanya mengurai kendala logistik, tetapi juga membuka aksesibilitas yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan fundamental ekonomi daerah,” pungkasnya.
Pelaksanaan groundbreaking ini turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tanah Laut, Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut, tokoh agama, pemuka masyarakat, serta jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
Di akhir prosesi, jajaran pimpinan daerah mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk turut serta melakukan pengawasan partisipatif agar implementasi proyek dapat berjalan akuntabel dan selesai tepat waktu. (rzk/K-6)
