KELANGKAAN dan antrean panjang BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan telah menjadi paradoks yang sulit diterima akal sehat. Di satu sisi, data menunjukkan kuota BBM subsidi yang diberikan pemerintah masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
Namun di sisi lain, antrean kendaraan di sejumlah SPBU terus terjadi, bahkan menjadi pemandangan yang berulang dalam beberapa bulan terakhir.
Pertanyaan besarnya sederhana: jika kuota cukup, mengapa masyarakat masih kesulitan mendapatkan BBM subsidi?
Pertemuan antara Gubernur Kalimantan Selatan, Kapolda Kalsel, dan jajaran Pertamina Patra Niaga pekan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat persoalan ini secara lebih serius. Dugaan penimbunan, praktik premanisme, penyalahgunaan QR Code, hingga lemahnya pengawasan distribusi menjadi sejumlah faktor yang kini mulai diurai.
Yang menarik, dalam forum yang hampir bersamaan, DPRD Kalsel melalui Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi juga mulai melakukan pendalaman terhadap berbagai laporan masyarakat. Artinya, baik eksekutif maupun legislatif sama-sama melihat adanya persoalan yang tidak bisa dianggap sebagai gangguan biasa.
Masalah utama tampaknya bukan lagi soal ketersediaan stok, melainkan tata kelola distribusi. Subsidi yang seharusnya dinikmati nelayan, petani, sopir angkutan, dan pelaku UMKM berpotensi bocor di sepanjang rantai distribusi. Ketika terjadi kebocoran, maka kuota sebesar apa pun akan terasa kurang.
Penggunaan QR Code sejatinya merupakan langkah maju. Sistem ini dirancang untuk memastikan BBM subsidi dibeli oleh pihak yang berhak dengan volume yang telah ditentukan. Namun teknologi hanya akan efektif apabila didukung pengawasan yang kuat. Jika satu QR Code dapat digunakan secara tidak semestinya, jika verifikasi kendaraan tidak berjalan maksimal, atau jika terdapat celah manipulasi data, maka tujuan sistem tersebut menjadi tidak tercapai.
Karena itu, usulan integrasi QR Code dengan data STNK layak dipertimbangkan. Sistem harus mampu mendeteksi kendaraan secara real time sehingga peluang penyalahgunaan semakin kecil. Selain itu, audit menyeluruh terhadap distribusi BBM dari depo hingga SPBU juga perlu dilakukan secara berkala dan terbuka.
Pansus DPRD tidak boleh berhenti pada rapat dan pengumpulan data. Inspeksi mendadak ke lapangan harus menjadi bagian penting dari pengawasan. Dugaan pelangsir, penimbunan, maupun praktik kongkalikong yang dikeluhkan sopir dan masyarakat harus dibuktikan secara transparan.
Yang tidak kalah penting, aparat penegak hukum perlu memberikan efek jera kepada siapa pun yang terbukti menyalahgunakan BBM subsidi. Sebab setiap liter BBM yang diselewengkan sesungguhnya adalah hak masyarakat kecil yang dirampas.
Pada akhirnya, persoalan BBM subsidi bukan sekadar urusan energi. Ini menyangkut keadilan sosial dan keberpihakan negara kepada rakyat. Jika kuota memang cukup, maka tidak boleh ada lagi alasan bagi masyarakat untuk mengantre berjam-jam hanya demi mendapatkan hak yang sudah dijamin negara. Kini publik menunggu hasil nyata, bukan sekadar rapat dan janji perbaikan
