BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Fenomena sejumlah sekolah dasar negeri di Kota Banjarmasin yang minim, bahkan tidak memperoleh murid baru pada tahun ajaran 2026/2027, menjadi perhatian serius Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
Perubahan pola permukiman penduduk hingga semakin banyaknya pilihan sekolah disebut menjadi faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Ryan Utama, mengatakan persoalan ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi penerimaan peserta didik baru.
Menurutnya, perubahan demografi masyarakat telah menggeser sebaran usia sekolah di sejumlah kawasan, sehingga berdampak pada pemerataan jumlah peserta didik di sekolah-sekolah negeri.
Hal itu ia sampaikan usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Senin (6/07/2026).
Ryan menjelaskan, kawasan yang sebelumnya menjadi pusat permukiman, seperti Banjarmasin Barat dan Banjarmasin Tengah, kini mulai mengalami pergeseran. Sebaliknya, pertumbuhan kawasan permukiman justru berkembang ke wilayah Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Selatan, sehingga kebutuhan layanan pendidikan ikut berubah.
“Perubahan demografi ini sangat berpengaruh terhadap sebaran peserta didik, sekarang pilihan sekolah juga semakin banyak, sehingga kita tidak bisa lagi memaksakan orang tua harus menyekolahkan anaknya di sekolah negeri, yang harus kita lakukan adalah terus memperbaiki kualitas sekolah negeri dan menyiapkan daya tampung yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Ryan.
Sebagai langkah penyesuaian, Dinas Pendidikan akan menerapkan strategi regrouping atau penggabungan sekolah yang memiliki jumlah peserta didik sangat sedikit. Tahun ini, SDN Pengambangan 9 dan SDN Pengambangan 10 akan digabung ke SDN Pengambangan 8. Sementara pada tahun depan, regrouping juga direncanakan untuk SDN Mawar 4 dan SDN Mawar 6 yang akan disatukan ke SDN Mawar 8. Kebijakan tersebut diambil agar pemanfaatan tenaga pendidik, sarana, dan prasarana dapat berjalan lebih efektif.
Selain regrouping, Disdik Kota Banjarmasin juga akan menyusun kajian komprehensif mengenai sebaran sekolah beserta proyeksi jumlah usia sekolah dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu wilayah memerlukan pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas, atau justru penyatuan sekolah karena jumlah peserta didiknya terus menurun.
“Nanti akan ada kajian formal terkait sebaran sekolah dengan proyeksi usia pelajar lima sampai sepuluh tahun ke depan, dari situ akan terlihat wilayah mana yang membutuhkan sekolah baru, tambahan ruang kelas, atau justru perlu dilakukan regrouping agar pelayanan pendidikan tetap efektif,” jelasnya.
Ryan menambahkan, pemerintah tidak hanya fokus pada penataan jumlah sekolah, tetapi juga terus berupaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Dengan fasilitas yang semakin baik dan pemerataan layanan yang lebih tepat sasaran, sekolah negeri diharapkan tetap menjadi pilihan utama masyarakat meski pola persebaran penduduk terus berubah.
Menurutnya, seluruh kebijakan yang disiapkan bertujuan memastikan setiap anak di Kota Banjarmasin tetap memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, sekaligus menjaga efektivitas pengelolaan sekolah di tengah dinamika pertumbuhan kota. (nug/KPO-4)
