Banjarbaru, KP – Pemerintah Provinsi Kalsel menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penetapan status tersebut melalui apel kesiapsiagaan Karhutla 2026 di kawasan Kantor Gubernur Kalsel, Senin (6/7).
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, memimpin apel tersebut.
Ia mengecek kesiapan peralatan dan personel.Menurut Muhidin seluruh personel dan sarana prasarana penanggulangan karhutla harus dipersiapkan sejak dini agar mampu merespons setiap potensi kebakaran secara cepat dan tepat.
“Seiring masuknya musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang, saya meminta seluruh personel maupun sarana prasarana mulai hari ini benar-benar dipersiapkan. Seluruh Satgas harus siap siaga penuh, meningkatkan patroli terpadu, serta memperkuat pengawasan di titik-titik rawan kebakaran,” ujar Muhidin.
Ia menegaskan, koordinasi penanganan karhutla berada dalam satu garis komando dirinya, dengan BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai koordinator pelaksana.
Menurutnya, pola komando yang terintegrasi akan mempercepat pengambilan keputusan dan penanganan di lapangan.
Muhidin juga menginstruksikan agar setiap kejadian kebakaran ditangani secepat mungkin sejak munculnya titik api sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Pastikan seluruh peralatan yang akan digelar benar-benar siap pakai dan setiap personel memahami peran serta jalur komandonya masing-masing,” urainya.
Gubernur mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Ia mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta ikut mengawasi kondisi lingkungan di sekitarnya.
“Kami juga imbaua kepada masyarakat harus terus diperluas. Libatkan masyarakat untuk ikut memantau dan menjaga lingkungan sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan dapat ditekan,” urainya.
Pihaknya berharap sinergi seluruh unsur pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, dan masyarakat semakin kuat sehingga ancaman karhutla selama musim kemarau 2026 dapat diantisipasi secara optimal.
Pemprov Kalsel menetapkan status siaga darurat karhutla hingga 31 Oktober 2026.
Saat ini, wilayah yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi berada di bagian selatan, khususnya kawasan Bati-Bati dan Liang Anggang.
Di wilayah tersebut terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan sehingga meningkatkan potensi terjadinya kebakaran lahan. Sementara itu, kondisi di wilayah utara seperti Sungai Tabuk, Landasan Ulin dan sekitarnya masih dinilai relatif aman.
Secara umum, kondisi Kalsel masih terkendali. Namun hingga saat ini sudah ada tiga kabupaten yang menetapkan status siaga darurat, yakni Barito Kuala, Tapin dan Tanah Bumbu.
“Kami berharap dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat, terutama melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC),” tandas Muhidin.
Operasi tersebut ditujukan untuk menghasilkan hujan buatan guna membasahi lahan gambut dan kawasan rawan kebakaran sehingga risiko karhutla dapat ditekan.
Selain dukungan OMC, status siaga darurat juga membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh bantuan biaya operasional penanganan karhutla dari BNPB.
Terkait posko penanganan, BPBD Kalsel menyatakan posko tanggap darurat belum diaktifkan.
Saat ini pusat komando masih beroperasi di Kantor BPBD Kalsel melalui tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops).
“Kami memperkirakan masa siaga darurat akan berlangsung hingga akhir Oktober 2026.
Meski demikian, evaluasi akan terus dilakukan menyesuaikan perkembangan kondisi di lapangan” sahut Ronny Eka Saputra, Kepala BPBD Kalsel.
“Kami juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk menetapkan status siaga sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” tutupnya. (mns/K-2)
