Pelaihari, KP – Capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut berhasil menorehkan tren positif dengan menyentuh angka 52,51 persen pada akhir Semester I Tahun Anggaran 2026.
Keberhasilan ini menjadi momentum penting bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menyerukan peningkatan kepatuhan pajak sekaligus memperketat efisiensi anggaran di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bapenda Kabupaten Tanah Laut, Andris Evony, saat memimpin agenda Apel Kerja Gabungan di Halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Senin (6/7/2026).
Kegiatan rutin tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
Dalam amanatnya, Andris memberikan apresiasi mendalam terhadap komitmen jajaran pimpinan daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta seluruh elemen terkait yang konsisten mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan kas daerah.
“Sejak tanggal 30 Juni yang menandai berakhirnya Semester I Tahun 2026, pendapatan daerah Kabupaten Tanah Laut telah mencapai 52,51 persen. Ini merupakan keberhasilan kita bersama yang tidak lepas dari kerja sama seluruh SKPD dalam mengoptimalkan potensi pendapatan, khususnya retribusi daerah,” ujar Andris.
Meski mencatatkan capaian yang memuaskan, Andris mengingatkan seluruh instansi untuk tetap waspada dan mengantisipasi dinamika kondisi fiskal ke depan.
Ia memproyeksikan bahwa alokasi dana transfer—baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi—tidak akan mengalami kenaikan besar, bahkan berpotensi mengalami penurunan.
Oleh karena itu, manajemen pengelolaan keuangan pada setiap perangkat daerah dituntut untuk bergerak lebih selektif dan cermat.
Setiap instansi kini diwajibkan menyusun skala prioritas yang ketat agar pemanfaatan anggaran dapat berjalan secara efektif di tengah keterbatasan fiskal yang ada.
Di akhir arahannya, Kepala Bapenda menekankan bahwa indikator utama kesuksesan pembangunan daerah tidak boleh sekadar mengacu pada persentase penyerapan dana belanja semata.
Keberhasilan yang hakiki harus bertumpu pada besarnya dampak positif serta maslahat yang diterima langsung oleh masyarakat luas.
“Yang terpenting bukan sekadar besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan bagaimana setiap rupiah yang digunakan mampu memberikan nilai strategis bagi peningkatan pelayanan publik, mendukung pencapaian visi dan misi daerah, serta menjadi solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” pungkasnya. (rzk/K-6)
