PALANGKA RAYA, Kalimantanpost.com – Keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam memperbaiki infrastruktur pendidikan.
Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Reza Prabowo, Selasa (7/7/2026), ia berharap Program Corporate Social Respocibility (CSR) perusahaan perkebunan, pertambangan, kehutanan maupun lainnya bisa membantu percepatan gedung sekolah maupun sarana pendidikan lainnya.
Hal itu disampaikan Reza saat menerima tim alisansi pemuda peduli pendidikab di Palangka Raya. Dikemukakan, meski pihaknya telah mengalokasikan sekitar Rp59 miliar atau dibulatkan Rp60 miliar untuk revitalisasi sekolah pada 2025 dari APBD, jumlah tersebut dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan perbaikan ratusan sekolah.
Menurutnya, kebutuhan revitalisasi sekolah di daerah masih sangat besar.
Kalaupun anggaran Rp1 triliun pun belum tentu cukup apabila seluruh sekolah yang membutuhkan perbaikan harus dibangun secara bersamaan.
”Kalau saya dikasih uang Rp1 triliun juga akan kurang untuk bangun sekolah-sekolah semua,” ucap Reza kepada tim tersebut. Anggaran revitalisasi sekolah tahun 2025 sebesar sekitar Rp59 miliar telah direalisasikan.
Namun, dana tersebut harus dibagi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 440 sekolah yang berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Kalteng.
Disebutkan, ersoalan infrastruktur pendidikan merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Ketika satu sekolah selesai diperbaiki, di sisi lain muncul sekolah lain yang mengalami kerusakan sehingga kembali membutuhkan anggaran.
”Contohnya, sekolah yang satu sudah dibangun. Berjalan, sekolah lain lagi yang rusak. Kecuali semuanya diperbaiki sekaligus, tentu membutuhkan anggaran yang sangat besar,” katanya.
Guna memastikan bantuan revitalisasi tepat sasaran, Dinas Pendidikan Kalteng kini menerapkan sistem pendataan berbasis digital.
Seluruh usulan perbaikan sekolah wajib diajukan melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dipadukan dengan aplikasi internal disertai dokumentasi kondisi bangunan.
Langkah itu dilakukan setelah ditemukan ketidak sesuaian antara laporan sekolah dengan kondisi bangunan yang sebenarnya.
Reza mencontohkan, pernah ada sekolah yang mengklasifikasikan bangunannya sebagai rusak berat. Namun setelah diminta mengunggah foto melalui sistem, kondisi bangunan ternyata masih tergolong layak.
”Ada yang ditulis rusak berat, tapi setelah diminta mengunggah foto ternyata bangunannya masih bagus. Sekarang semua bisa diverifikasi karena ada dokumentasinya,” ujarnya.
Menurut dia, sistem tersebut juga memudahkan pemerintah pusat melakukan verifikasi terhadap usulan revitalisasi sekolah, termasuk di daerah terpencil yang sulit dijangkau.
”Kalau memang lokasinya jauh, sekarang bisa dibantu dengan teknologi. Bahkan bisa dilakukan pengecekan melalui sambungan video sehingga kondisi sekolah tetap dapat dipastikan,” kata Reza.
Diakuinya, Pemerintah Pusat kini mengambil porsi lebih besar dalam pembangunan infrastruktur pendidikan. Pada 2025, sebanyak 72 sekolah di Kalimantan Tengah memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat.
Dana revitalisasi tersebut, kata dia, langsung ditransfer ke rekening masing-masing sekolah dan dikelola melalui mekanisme swakelola.
”Uangnya langsung masuk ke rekening sekolah. Dinas tidak mengelola anggarannya.
Sekolah yang melaksanakan pembangunan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia memastikan seluruh program revitalisasi yang dibiayai pemerintah pusat tersebut telah selesai dilaksanakan pada 2025.
Selain mengandalkan APBD dan pemerintah pusat, Reza juga mendorong perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Tengah ikut berkontribusi memperbaiki fasilitas pendidikan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Pasalnya, berdasarkan pemetaan yang dilakukan Dinas Pendidikan, masih terdapat sekolah yang berada di kawasan perkebunan kelapa sawit maupun pertambangan dengan kondisi bangunan yang membutuhkan perhatian.
”Jangan sampai perusahaan mengelola ribuan hektare lahan, tetapi sekolah di sekitar wilayah operasionalnya masih rusak. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama,” pintanya.
Terkait hal itu, data sekolah-sekolah tersebut telah dikirim kepada sejumlah instansi terkait agar dapat menjadi perhatian bersama, termasuk perusahaan yang memiliki wilayah usaha di sekitar lokasi sekolah.
Keterlibatan dunia usaha dapat mempercepat pemerataan kualitas sarana pendidikan di Kalimantan Tengah, terutama di wilayah yang selama ini sulit dijangkau pembangunan. (drt/KPO-3)
