Bamjarmasin, KP – Gubernur Kalsel, H Muhidin menyampaikan Rancangan Perubahan Perioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026 pada paripurna dewan, Selasa (28/7).
“Kita sampaikan rancangan PPAS APBD 2026 sebesar Rp10,5 triliun,” kata Muhidin pada parpurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Rancangan PPAS APBD 2026 diarahkan untuk tercapaikan visi Kalsel Bekerja, yakni Kalsel Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan.
Muhidin mengungkapkan, realisasi pendapatan asli daerah Kalsel hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp3,98 triliun atau 54,05 persen dari target, dan realisasi belanja daerah sebesar Rp4,63 triliun, atau 46,57 persen.
“Perubahan anggaran juga untuk mengakomodir kebijakan nasional yang didukung APBD, seperti makan bergizi gratis (MBG), percepatan koperasi merah putih dan sekolah rakyat,” jelas Muhidin.
Lebih lanjut diungkapkan, postur RAPBD Perubahan 2026 dengan pendapatan sebesar Rp7,73 triliun, mengalami kenaikan 5,16 persen dari target APBD 2026, dengan pendapatan daerah Rp4,99 triliun.
Sedangkan belanja daerah sebesar Rp10,5 triliun meningkat 5,69 persen dari target APBD 2026.
“Jadi kita mengalami defisit Rp2,77 triliun, yang akan ditutupi pembiayaan,” ungkap Muhidin.
Kemudian, penerimaan pembiayaan dianggarkan Rp2,97 triliun, yang bersumber dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Untuk pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp200 miliar digunakan untuk penyertaan modal pemerintah untuk memperkuat permodalan badan usaha milik daerah (BUMD).
“Jadi pembiayaan netto diproyeksikan Rp2,77 triliun, sehingga defisit anggaran bisa tertutupi,” ungkapnya lagi.
Lebih lanjut disampaikan, untuk belanja daerah mengacu pada prinsip anggaran berbasis kinerja, dimana belanja operasional Rp5,95 triliun dan belanja modal Rp2,82 triliun, yang difokuskan pada peningkatan kualitas SDM, pelayanan publik serta infrastruktur pembangunan yang merata.
“Semoga segera tercapai kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kalsel, sehingga dapat tercapai pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengatakan, dewan akan segera membahas rancangan PPAS APBD 2026.
“Ini kita segara bahas rancangan PPAS APBD 2026,” kata politisi Partai Golkar. (lyn/K-2)
