BANJARMASIN, Kalimantanpost..com – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp132 miliar pada tahun 2027 agar program peningkatan produksi pangan tetap berjalan dan petani dapat mempertahankan pola tanam hingga tiga kali dalam setahun.
Usulan tersebut disampaikan Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, dalam rapat kerja pembahasan anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (29/7/2026).
Menurut Syamsir, sektor pertanian dan ketahanan pangan merupakan fondasi utama pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau dukungan anggaran terus berkurang, produktivitas pertanian akan terdampak. Yang sebelumnya bisa dua hingga tiga kali tanam dalam setahun, berpotensi kembali menjadi satu kali tanam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pagu anggaran DPKP pada 2026 mencapai sekitar Rp132 miliar. Namun, alokasi awal untuk 2027 hanya sekitar Rp62 miliar atau turun lebih dari 50 persen.
Dari jumlah tersebut, hampir Rp50 miliar terserap untuk belanja pegawai sehingga anggaran yang tersisa untuk mendukung program pertanian hanya sekitar Rp10 miliar.
“Kami berharap ada tambahan anggaran minimal Rp62 miliar lagi agar berbagai program untuk petani tetap berjalan,” katanya.
Tambahan anggaran itu, lanjut Syamsir, dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak El Nino dan kekeringan melalui penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), program pompanisasi, benih tahan kekeringan, hingga pemeliharaan sarana pendukung pertanian.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan tambahan dana sebesar Rp20 miliar dalam APBD Perubahan 2026 sebagai langkah awal memperkuat sektor pertanian.
Menurut Syamsir, seluruh usulan tersebut ditujukan untuk kepentingan petani dan menjaga ketahanan pangan daerah.
Pada 2025, produksi padi Kalimantan Selatan mencapai 1,2 juta ton, tertinggi di Pulau Kalimantan dan menempati peringkat ke-12 secara nasional. Dari jumlah tersebut, kebutuhan beras masyarakat Kalsel yang berpenduduk sekitar 4,5 juta jiwa hanya sekitar 600 ribu ton, sehingga masih terdapat surplus sekitar 600 ribu ton.
“Kondisi ini membuat Kalimantan Selatan menjadi salah satu penyangga pangan di Kalimantan, terutama bagi daerah tetangga yang mengalami penurunan produksi,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam tiga tahun berturut-turut Kalimantan Selatan juga berhasil meraih peringkat pertama Indeks Ketahanan Pangan Nasional.
“Prestasi itu bukan milik dinas semata, melainkan hasil kerja keras para petani yang menjadi garda terdepan ketahanan pangan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, memastikan pemerintah provinsi tetap memberikan dukungan terhadap program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk sektor pertanian dan ketahanan pangan.
“Kami tetap mendukung, seperti bantuan alat pengering jagung dan combine harvester yang dianggarkan melalui dinas pertanian untuk daerah-daerah,” kata Muhidin usai menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2026, Senin (27/7/2026).
Dukungan serupa juga disampaikan anggota Banggar DPRD Kalsel dari Komisi II, H Suripno. Menurutnya, DPRD akan berupaya memperjuangkan tambahan anggaran pertanian seiring adanya penyesuaian belanja daerah yang tengah dibahas bersama TAPD.
“Ketahanan pangan menyangkut hajat hidup masyarakat. Karena itu, kebutuhan anggaran sektor pertanian harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.(nau/KPO-1)
