BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran eksekutif terus memperkuat sinergi dalam menyusun arah pembangunan daerah tahun 2027. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, Dr. H. Supian HK, Jumat (31/7/2026) sore.
Rapat yang berlangsung di Rumah Banjar tersebut menghadirkan sejumlah mitra kerja dari pihak eksekutif untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Masing-masing perangkat daerah memaparkan program prioritas beserta kebutuhan anggaran yang diperlukan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, mengapresiasi kesiapan seluruh mitra kerja yang telah menyampaikan rencana program dan kegiatan untuk tahun mendatang. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas.
“Pembahasan ini penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan, penyusunan KUA dan PPAS 2027 harus dilakukan secara tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, setiap anggaran yang dialokasikan mampu mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menjawab berbagai tantangan pembangunan di Banua.
Selain itu, Banggar DPRD Kalsel juga mendorong agar seluruh program yang diusulkan perangkat daerah memiliki keterkaitan yang kuat dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
Menurut Supian HK, sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran menjadi faktor penting agar kebijakan yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.
Melalui pembahasan KUA-PPAS tersebut, DPRD dan pemerintah daerah berharap arah pembangunan tahun 2027 dapat berjalan lebih terukur, akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.(nau/KPO-1)
