BANJARMASIN, kalimantanpost.com – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Banjarmasin terus memperkuat pengawasan terhadap layanan administrasi kependudukan (adminduk) sebagai upaya mencegah praktik percaloan atau makelar dalam pengurusan dokumen.
Selain melakukan pengawasan internal, sosialisasi juga terus gencar dilakukan agar masyarakat memahami, seluruh layanan adminduk dapat diurus secara mudah sesuai prosedur yang berlaku tanpa harus menggunakan jasa perantara.
“Kami sudah sering kali sosialisasi melalui medsos bahkan milik jajaran Dukcapil sendiri bahwa layanan administrasi kependudukan ini mudah dan gratis. Jadi tidak perlu calo,” ucap Kepala Dukcapil Kota Banjarmasin, Helfian Noor, Kamis (6/8/2026).
Layanan adminduk sendiri lanjut Helfian, bisa diakses mudah secara online melalui aplikasi PARAK ACIL ONLINE milik Dukcapil Kota Banjarmasin.
Layanan berbasis web ini tentunya mempermudah warga mengurus dokumen kependudukan secara mandiri tanpa harus datang ke kantor.
“Tinggal lampirkan berkas yang diperlukan melalui aplikasi. Setelah selesai bisa diambil ke kantor langsung atau bisa diantar karena kita kerja sama dengan JNE dan Kantor Pos,” kata Helfian.
Kalaupun masyarakat yang tidak terlalu paham secara online lanjutnya, maka bisa datang ke kantor langsung. Sebab ada petugas yang stand by dan siap membantu.
“Datang ke kantor pun akan dibantu. Apalagi lansia (Lanjut Usia), ibu hamil, difabel tentu jadi prioritas agar tidak bolak balik,”ujarnya.
Lebih lanjut, ke menuturkan keberadaan makelar umumnya muncul karena masih ada masyarakat yang belum memahami alur pelayanan atau ingin proses pengurusan dilakukan secara instan.
Padahal seluruh layanan adminduk telah dirancang agar mudah diakses oleh masyarakat. Baik secara online mau offline.
Kondisi ini lanjutnya, menjadi celah calo untuk melancarkan aksinya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai pegawai atau mengaku orang terdekat pegawai Dukcapil agar berurusan cepat dan instan.
“Kalau orang internal kita mudah untuk ditelusuri dan ditindaklanjuti. Tapi di luar itu, tentu kami lebih kepada masyarakat untuk diedukasi agar tidak menggunakan jasa calo dalam berurusan karena sangat mudah,” jelasnya.
Di samping itu, pengawasan terhadap petugas pelayanan juga terus ditingkatkan untuk memastikan seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik percaloan.
“Kami diinternal juga terus memantapkan pemahaman seluruh jajaran struktural kami untuk mengedepankan integritas pelayanan kepada masyarakat. Jangan ada indikasi percaloan, pungutan liar dan bibit-bibit korupsi lainnya,” tekannya.
Kalaupun kedapatan ada jajaranya melakukan indikasi percaloan tersebut, akan ditindaklanjuti dengan tegas sesuai aturan berlaku.
Tentunya melalui pengawasan yang lebih ketat dan sosialisasi yang berkelanjutan, Dukcapil berharap masyarakat semakin percaya untuk mengurus dokumen kependudukan secara mandiri.
Langkah ini sekaligus diharapkan dapat menutup ruang bagi oknum yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat demi memperoleh keuntungan pribadi.
“Pasti kita tindak tegas, tapi sejauh ini tidak ada temuan seperti itu. Kalau kemarin itu ada satu yang diberhentikan PPPK karena pelanggaran disiplin. Hanya itu saja,” pungkasnya. (ham/KPO-3).
