BANJARMASIN, kalimantanpost.com – Seiring dipilih jadi pilot project dalam perluasan Perlindungan Sosial (Perlinsos) melalui Digital Public Infrastructure (DPI), Kota Banjarmasin didorong lakukan mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui strategi jemput bola langsung kepada masyarakat.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mengatakan langkah ini dilakukan untuk memudahkan penyaluran bantuan sosial agar transparan, akurat dan tepat sasaran.
“Bersama dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kami memilih Banjarmasin sebagai pilot project untuk jemput bola digitalisasi penerima bantuan,” kata Rifqi usai menghadiri Acara Fasilitasi Pendaftaran Kependudukan melalui Jemput Bola di Daerah yang berlangsung di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota, Jumat (7/8/2026).
Rifqinizamy ingin kebijakan ini didukung penuh Wali Kota maupun Wakil Wali Kota Banjarmasin dengan cara mewajibkan seluruh RT untuk jemput bola di lingkungan masing-masing.
Selain itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin diminta turut membantu pelaksanaan ini agar berjalan maksimal dengan target bisa terpenuhi dua bulan ke depan.
Mengingat hingga saat ini, data penggunan IKD sendiri baru sekitar 10 persen. “90 persennya saya yakin dengan kerja bersama dan kayuh baimbai bisa itu bisa kita selesaikan,” ujarnya
Fraksi Partai Nasdem ini juga menyebutkan siap menjadi pengawas langsung untuk memastikan Kota Seribu Sungai layak menjadi percontohan Perlinsos digital tersebut.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Banjarmasin, Helfian Noor mengungkapkan baru 8,1 persen yang baru aktivasi ke IKD dari data rekam E-KTP yang jumlahnya sekitar 501 ribu jiwa.
“Target pemerintah pusat itu hampir 40 persen tapi kita masih 8,1 persen,” kata Helfian.
Tak dipungkirinya, ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan seperti kurang Sumber Daya Manusia (SDM) karena kader Perlinsos hanya ada 1.805 orang. Kemudian berpengaruh pada jaringan untuk aktivasi IKD ini melalui gadget masyarakat.
Di sisi lain, sosialisasi aktivasi IKD terus disosialisasikan. Bahkan masyarakat yang berurusan administrasi kependudukan di tiap UPT Dukcapil Kota Banjarmasin secara otomatis diaktivasi IKD-nya.
“Para ASN sudah kita aktivasi IKD-nya sekarang kita lakukan pendekatan kader-kader Perlinsos untuk mendorong aktivasi IKD agar capaian pusat tadi bisa tercapai sesuai trik yang diarahkan tadi,” ujarnya.
Menurutnya untuk bisa maksimal, memang harus mobilisasi terhadap aktivasi IKD ini agar capaian 30 persen ini bisa tercapai walau bertahap.
“Misalnya tahun ini 10 persen dulu, ya kita bertahap menyediakan kondisi di lapangan dan kendala yang dihadapi,” pungkasnya. (ham/KPO-3).
