BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Anggota DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin mendesak Pemprov bersama pemerintah pusat untuk mempercepat dan memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kembali meluas di berbagai wilayah Kalsel menjelang puncak musim kemarau 2026.
“Status Siaga Darurat Karhutla yang sudah ditetapkan sejak 6 Juli lalu itu langkah yang tepat, tapi status di atas kertas saja tidak cukup,” kata Bang Dhin, panggilan akrab M Syaripuddin dalam rilis yang diterima Kalimantanpost.com, Jumat (21/8/2026).
“Yang masyarakat butuhkan adalah tindakan nyata dan cepat di lapangan, karena dampaknya sudah dirasakan warga hari ini,” tegasnya.
Bang Dhin juga menyoroti data resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalsel periode 1 Januari–19 Agustus 2026, yang harus menjadi alarm serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
“1.552 kejadian Karhutla tercatat di seluruh Kalsel sejak awal tahun dengan 6.029,67 hektare lahan telah terdampak,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Luasan tersebut dengan tiga wilayah terparah adalah Banjar (1.347,62 hektare), Tanah Laut (1.244,08 hektare), dan Kota Banjarbaru (1.029,70 hektare).
Kemudian, 8.177 titik hotspot terdeteksi sepanjang periode tersebut, dengan Tapin mencatat jumlah titik panas tertinggi (2.899 titik) meski luas lahan terdampaknya relatif lebih kecil.
“Ini mengindikasikan potensi kebakaran berulang di titik-titik kecil yang belum tertangani tuntas,” jelas Bang Dhin.
Selain itu, 6.329 kasus ISPA tercatat dalam sepekan (19–25 Juli 2026), naik lebih dari 20 persen dibanding pekan sebelumnya.
Kualitas udara di Banjarbaru sempat mencapai kategori Berbahaya, memaksa belasan penerbangan di Bandara Syamsudin Noor terganggu akibat kabut asap
“Data BPBD ini menunjukkan Karhutla sudah menyebar ke hampir seluruh kabupaten/kota, bukan hanya terkonsentrasi di satu-dua titik,” ujar anggota Komisi IV DPRD Kalsel.
Menurutnya, persoalan ini bukan lagi sekadar persoalan lingkungan musiman, ini sudah menjadi krisis kesehatan publik yang meluas.
“Anak-anak, ibu hamil, dan lansia adalah kelompok yang paling menderita akibat asap ini, dan mereka tidak bisa menunggu birokrasi bergerak lambat,” ujarnya.
Lebih lanjut Bang Dhin menyampaikan empat desakan kepada Pemprov Kalsel, yakni mempercepat operasi pemadaman udara dan darat di titik-titik gambut dalam yang berisiko tinggi, dengan menambah armada water bombing bila diperlukan, bukan menunggu titik api membesar.
Kedua, tegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pihak yang terbukti membakar lahan, termasuk perusahaan pemegang izin PBPH yang lalai mengawasi wilayah kerjanya sendiri.
“Perluas layanan kesehatan darurat, termasuk distribusi masker dan posko kesehatan, ke seluruh kabupaten terdampak asap, tidak hanya di pusat kota,” jelasnya.
Terakhir, membuka data secara transparan kepada publik melalui satu kanal resmi agar masyarakat dapat memantau perkembangan titik api dan kualitas udara secara real-time.
“DPRD siap mengawal dan mendukung penuh anggaran serta kebijakan yang dibutuhkan eksekutif untuk menangani Karhutla ini. Tapi kami juga akan terus mendesak agar penanganan berjalan lebih cepat, lebih tegas, dan tidak berulang setiap tahun dengan pola yang sama,” pungkas Bang Dhin.
Ia berharap penanganan Karhutla ke depan tidak lagi bersifat reaktif musiman, melainkan disertai langkah pencegahan jangka menengah dan panjang yang serius, termasuk restorasi lahan gambut dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian tanpa bakar. (lyn/KPO-4)
