BANJARMASIN, Kalimantanpost.com – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 diusulkan sebesar Rp8,6 triliun, diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kita harapkan rancangan APBD 2027 dapat menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, HM Syarifuddin kepada wartawan, usai paripurna dewan, Rabu (9/9/2026), di Banjarmasin.
Selain itu, juga menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
“Kita harapkan ini bisa terwujud, mengingat pertumbuhan ekonomi Kalsel cukup baik,” ujarnya didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo, HM Alpiya Rakhman dan Dessy Oktavia Sari.
Padahal, rancangan APBD 2027 ini turun sekitar 6 persen dibandingkan APBD 2026 murni sebesar Rp9,2 triliun, bahkan lebih dibandingkan setelah penyesuaian menjadi Rp10,5 triliun.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, HM Alpiya Rakhman mengatakan, Kalsel tidak lagi mengandalkan dana transfer pusat dan berupaya menggali potensi pendapatan daerah.
“Ini sesuai intruksi pusat agar tidak lagi mengandalkan transfer pusat,” kata politisi Partai Gerindra.
Untuk itu, Kalsel berupaya menggali potensi PAD agar dapat menambah pendapatan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi dan kontribusi dari BUMD.
Sedangkan postur APBD 2027, dari sisi pendapatan daerah dianggarkan Rp8 triliun, yang bersumber dari pendapatan asli daerah Rp5,27 triliun, pendapatan transfer Rp2,6 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah Rp123,49 miliar.
Sedangkan dari sisi belanja daerah dianggarkan Rp8,6 triliun, terdiri atas belanja operasi Rp5,36 triliun, belanja modal Rp1,54 triliun, belanja tak terduga Rp100 miliar dan belanja transfer Rp1,6 triliun. (lyn/KPO-4)
