Banjarmasin, KP – Daerah yang lima tahun terakhir selalu terpapar banjir, berpeluang besar mendapatkan dana DAK.
Teknisnya diusulkan dulu. Termasuk adanya rekomendasi dari BPBD setempat.
Musibah banjir menjadi perhatian khusus semua pihak. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPERA) menyiakan dana alokasi khusus (DAK) sebesar Rp150 miliar untuk menangani daerah terdampak banjir.
Dana tersebut khusus penanganan banjir, di luar DAK infrastruktur lainnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel, Roy Rizali Anwar, mengatakan dengan adanya DAK khusus untuk penanganan banjir ini, membuat pihaknya terbantu. Paling tidak mengurangi beban APBD.
“Ini menu baru alokasi DAK, sangat memudahkan bagi pemerintah daerah,” ujar Roy, di sela Rapat Koordinasi Teknis Dinas PUPR se Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (12/2).
Di lain pihak, Kepala Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah, Kementerian PUPERA, Riono Supraptro, membeberkan sekarang ada program baru pemerintah untuk pengendalian dan penanganan banjir.
“Pemerintah daerahnya bisa langsung mengajukan, dananya ada,” beber Riono.
Dia mengungkapkan, DAK yang tersedia untuk penanganan banjir nilainya mencapai Rp150 miliar.
Riono menerangkan, pemerintah daerah tinggal mengajukan melalui aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanan dan Informasi Kinerja Anggaran).
“Bisa diajukan oleh pemerintah provinsi langsung. Bisa juga oleh pemerintah kabupaten dan kota yang daerahnya terpapar banjir,” terangnya.
Riono menambahkan, selain penanganan banjir, DAK khusus ini bisa juga diminta untuk penanganan lahan pertanian yang berpotensi banjir.
Contohnya untuk pembangunan maupun perbaikan irigasi. “Termasuk pula yang terpapar bencana alam. Pemerintah daerahnya tinggal ajukan,” imbuhnya.
Dia memastikan, bagi daerah yang lima tahun terakhir selalu terpapar banjir, berpeluang besar mendapatkan dana DAK ini.
“Teknisnya diusulkan dulu. Termasuk adanya rekomendasi dari BPBD setempat,” tandasnya.
Musibah banjir sebagaimana diketahui sudah terjadi di Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Utara (HST) yang tergolong parah.
Pada rakor kemarin juga dibahas singkronisasi pembangunan infrastruktur daerah. Khususnya yang dibantu melalui DAK. “Kami datangkan khusus dari pemerintah pusat yang menanagani DAK, sehingga jika ada beberapa kendala di daerah dapat ditanyakan langsung,” tandasnya.
Siapkan Solusi
Masalah lain, banjir sudah terjadi merugikan harta dan bahkan juga sampai merenggut nyawa.
Kendati demikian, tidak semua daerah menetapkan status tanggap darurat.
Diketahui sampai saat ini baru dua daerah yang meningkatkan status dari siaga menjadi tanggap darurat.
“Tanggap darurat baru di Tabalong dan Hulu Sungai Utara (Amuntai), lainnya masih belum naik status,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Wahyuddin.
Sementara, sebagai langkah penanggulangan jangka pendek, Pemprov Kalsel juga menyalurkan bantuan keapda daerah yang terdampak banjir.
Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Achmadi, menegaskan pihaknya siap untuk memberikan bantuan kepada warga terdampak.
“Dari Buffer stock per 10 Februari, masih tersedia 870 dus mie instan, air mineral 2.000 botol lebih, dan sejenisnya. Intinya masih cukup saja,” kata dia.
Dijelaskan Achmadi, sejauh ini sudah ada daerah yang mengambil bantuan dari APBN, yakni Banjarmasin, Banjar, HSS, Tabalong, Balangan, dan Tanah bumbu.
Ia menambahkan, HSS masih belum didistribusi dari Dinsos Kalsel, sebab masih ditangani stok di APBD setempat.
Dijelaskan dia, Dinsos Kalsel sempat membuka dapur umum di Tabalong, karena sudah surut dipindah ke posko utama di Banjarmasin.
“Untuk di Amuntai tidak buka dapur umum tapi kita sifatnya langsung berikan bantuan berupa sembako dan makanan siap saji,” kata dia.
Selain menyiapkan solusi jangka pendek, Pemprov Kalsel, juga menyiapkan solusi jangka panjang yang melibatkan lintas instansi.
Terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Balai Wilayah Sungai Kalimantan (BWSK) II, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta dinas teknis di kabupaten/kota.
“Kita bersama-sama akan mencari tau apa permasalahan di lapangan. Kita ingin mencari informasi awal apa penyebabnya banjir, kondisinya seperti apa, bantuan seperti apa yang diperlukan, dan apakah memang kondisi ini sudah biasa terjadi atau memang siklus tahunan,” tambah Roy Rizali Anwar.
Roy mengakui bahwa BWSK telah memberikan beberapa usulan penanganan banjir dengan menggunakan alokasi anggaran yang cukup besar.
Namun anggaran tersebut dilakukan secara bertahap dan dilaksanakan sistem kontrak tahun jama.
“Penanganan banjir di Barabai, Kabupaten HST informasinya tahun ini dialokasikan anggaran Rp30 Miliar.
Kemudian, direncanakan untuk penyelesaiannya dan dibangunan beberapa kanal (saluran) itu kurang lebih Rp350 miliar,” katanya.
Penanganan banjir di Kabupaten Tabalong, melalui pembangunan Bendungan Jaro, masih dalam tahap kajian. Rencananya, pada tahun 2020 ini, akan dilakukan pembebeasan lahan lebih dulu, sehingga pada tahun 2021 bangunan konstruksi akan diusulkan kepada BWSK.
“Bendungan Jaro masih dalam tahap kajian kita, desainnya masih kita selesaikan. Pertengahan tahun 2020 diketahui berapa alokasi anggaran pembangunan bendungan tersebut,” ucapnya. (mns/K-2)
