Bupati Tandatangani Komitmen Pelayanan Publik bersama KemenPAN-RB

Martapura, KP – Bupati KH Khalilurrahman bersama Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menandatangani Komitmen Bersama Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) tahun 2020, di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (10/3/20).

Bupati Khalilurrahman hadir bersama 48 bupati/walikota dalam penandatanganan tersebut. Turut mendampingi Sekdakab Ir HM Hilman, Kepala Bappeda Litbang Dr Ir Galuh Tantri Narindra, Kadis Kominfostandi HM Aidil Basith.

Khalilurrahman mengatakan, penandatanganan tersebut merupakan simbolisasi komitmen yang lebih menguatkan, bahwa Pemkab Banjar sangat serius berkaitan dengan penerapan Mal Pelayanan Publik.

“Melalui penandatanganan ini diharap mampu memberikan motivasi dan dukungan dalam menjalankan MPP, menambah wawasan kepada semua pihak tentang kebijakan MPP, mempelajari dan menghadapi tantangan yang ada serta sharing pengalaman One Single Submission (OSS),’’ katanya.

Sekda Hilman mengatakan, hal yang utama dari MPP adalah kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Menurutnya MPP di Kabupaten Banjar lebih nyaman dan terpadu, terdiri dari 22 instansi dan lembaga dengan 210 layanan.

“Dengan hadirnya MPP, maka dapat mengefisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat, semuanya bisa bisa dipersingkat,’’ tambah Galuh Tantri.

Berita Lainnya

Pilkada Jangan Jadi Ajang Penularan Covid

Raudathul Resmikan TK Alquran

1 dari 1.175
Loading...

Sementara MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan, antusiasme tinggi dalam membangun MPP menunjukkan niat serta usaha yang baik dari pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik berkualitas. Hadirnya MPP diharap mampu membentuk ASN modern dan memiliki pola pikir untuk bekerja profesional.

“Sehingga berdampak pada tumbuhnya industri mikro dan kecil,’’ ujarnya.

Perlu diketahui, sejak 2017 hingga saat ini, telah dibangun sebanyak 24 MPP diberbagai kabupaten/kota Indonesia. MPP merupakan pembaharuan, sekaligus langkah strategis guna perbaikan pelayanan publik yang dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi.

Selain penandatanganan, juga digelar knowledge sharing dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh dan Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim.

Menurut Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, kegiatan ini juga memfasilitasi terjalinnya komunikasi, penyampaian informasi dan knowledge sharing diantara kabupaten/kota dalam pembangunan MPP.

“Kami juga perlu mengetahui sejauh mana progress/kemajuan proses pembangunan MPP di berbagai daerah,’’ pungkasnya. (wan/K-5)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya