Strategi Dini Pilkada Serentak 2020

Oleh : Dimas Wira Adiatama
Mahasiswa Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta

Tidak terasa masyarakat Indonesia akan kembali menggelar pesta demokrasi, setelah pada 2019 pemilihan anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden berjalan dengan lancar –meskipun diwarnai oleh berbagai dinamika khas pagelaran pemilu. Pada tahun ini tepatnya 23 September akan kembali diselenggarakan proses pengisian jabatan politik di tingkat daerah secara serentak, baik itu provinsi maupun kabupaten dan kota.

Dikutip dari website Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, pilkada serentak akan diselenggarakan di 270 daerah, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati, dan 37 pemilihan wali kota. Sembilan provinsi yang akan melaksanakan pemilihan gubernur yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah.

Sama halnya dengan pemilu-pemilu sebelumnya, gegap gempita Pilkada 2020 sudah mulai terasa di awal tahun. Hal tersebut tentu dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti peluang koalisi partai politik yang berbeda dengan pilkada sebelumnya maupun peluang munculnya aktor-aktor baru dalam panggung politik di Indonesia.

Layaknya sebuah kontestasi dan kompetisi, masing-masing aktor politik dalam Pilkada 2020 perlu menyusun strategi sedini mungkin meskipun belum mendapatkan rekomendasi dari partai politik pengusung dan belum secara resmi mendaftarkan diri di KPU provinsi, kabupaten, atau kota. Tampaknya penyusunan strategi yang terlampau dini telah dimulai oleh beberapa aktor politik, misalnya putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang akan maju dalam Pilwalkot Solo.

Dia terlihat sering blusukan ke tengah-tengah masyarakat untuk menyerap aspirasi serta meninjau permasalahan-permasalahan yang mungkin masih menjadi problem bagi masyarakat. Hal tersebut diabadikan dalam foto-foto yang diunggah di akun Instagram-nya. Tentu hal tersebut sah-sah saja untuk dilakukan sebagai bentuk dari strategi, selagi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan kampanye politik.

Arena Pertarungan

Fenomena persiapan menuju Pilkada 2020 dapat ditinjau dalam perspektif sosiolog asal Prancis yaitu Pierre Bourdieu mengenai hakikat field (ranah) dan optimalisasi kapital (modal) dalam kehidupan sosial. Pada dasarnya dalam kehidupan sosial terdapat berbagai macam ranah, salah satunya adalah ranah politik yang dalam hal ini manifetasinya adalah Pilkada Serentak 2020.

Karakteristik umum dari setiap ranah dalam kehidupan sosial adalah sebagai arena pertarungan (arenas of struggle) guna mendapatkan apa yang disebut Bourdieu sebagai social position (posisi sosial). Berangkat dari karakteristik tersebut, Pilkada 2020 sebagai bagian dari ranah politik tentu juga merupakan arena pertarungan guna mencapai posisi sosial dalam bentuk menjadi kepala daerah, baik di provinsi, kabupaten, kota.

Pertarungan tersebut secara formal akan dimulai ketika KPU telah menetapkan pasangan calon kepala daerah yang akan berkontestasi dan kemudian memulai masa kampanye. Namun, masing-masing aktor politik yang berpotensi maju dalam Pilkada 2020 dapat memulai menyusun strategi serta menyiapkan berbagai macam modal yang akan menunjang mereka ketika pertarungan politik dimulai.

Berita Lainnya

Pendidikan Utama Manusia di Bumi

1 dari 153
Loading...

Tentu pertarungan yang akan terjadi adalah pertarungan gagasan dan program-program unggulan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Aspek-aspek destruktif seperti black campaign, money politics, maupun hoax hendaknya tidak ikut berkelindan saat pertarungan berlangsung.

Mungkin saja hal-hal negatif tersebut dapat menunjang pertarungan sehingga posisi sosial dapat lebih mudah tercapai, namun secara sosiologis dapat memecah-belah masyarakat sehingga terjadi konflik, baik vertikal maupun horizontal. Keberadaan konflik destruktif yang masif di tengah-tengah masyarakat dapat mengacaukan keteraturan sosial, sehingga ketenteraman dan harmonisasi kehidupan masyarakat menjadi terganggu.

Empat Modal

Menurut Bourdieu, kekuatan aktor dalam pertarungan tergantung pada sumber daya yang dimiliki, secara konseptual disebut sebagai kapital (modal). Terdapat empat tipe modal yang dikemukakan oleh Bourdieu. Pertama, economy capital (modal ekonomi). Dapat berwujud pendapatan maupun aset keuangan. Kekuatan finansial menjadi unsur yang paling mudah diidentifikasi dalam setiap kontestasi politik.

Bukan menjadi rahasia lagi bahwa seseorang yang memutuskan untuk berkontestasi dan berkompetisi dalam dunia politik harus memiliki modal ekonomi yang kuat. Keterlibatan modal ekonomi akan sangat terlihat dalam masa kampanye, di mana para aktor politik akan melakukan berbagai kegiatan seperti menyelenggarakan kampanye terbuka, mendatangi pusat kegiatan masyarakat, maupun blusukan ke tempat-tempat tertentu. Pengadaan alat peraga kampanye serta berbagai macam aksesoris pasangan calon juga ditunjang oleh kuatnya modal ekonomi.

Kedua, cultural capital (modal budaya), dapat berwujud pengetahuan dan keahlian, biasanya dibuktikan dengan tingkat pendidikan individu. Aktor politik yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan dianggap telah menjadi pribadi yang ideal untuk menjadi pemimpin. Tingginya tingkat pendidikan juga akan berkorelasi dengan sikap serta perilaku aktor politik dalam berinteraksi dengan masyarakat, aktor politik akan menyesuaikan diri dengan kondisi sosiologis masyarakat tempat ia berkampanye.

Modal budaya juga dapat membantu aktor politik dalam menanggapi berbagai macam problem yang muncul di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari objek program-program unggulan yang telah direncanakan. Ketiga, social capital (modal sosial). Dapat berwujud relasi-relasi sosial dengan berbagai pihak, baik itu petinggi partai politik, pengusaha, maupun masyarakat biasa. Modal sosial dapat menjadi sebuah kunci guna mendapatkan suara yang maksimal dari masyarakat.

Kemampuan untuk berkomunikasi serta berelasi dengan berbagai pihak dapat menunjang kebutuhan dalam kampanye politik. Meskipun memiliki modal ekonomi yang tidak begitu kuat, modal sosial dapat menjadi solusi untuk menambal kekurangan tersebut. Relasi-relasi dengan beberapa pengusaha juga dapat dikonversi menjadi modal ekonomi guna menunjang kegiatan kampanye.

Keempat, symbolic capital (modal simbolik). Berkaitan dengan kehormatan, prestise, dan reputasi. Modal ini dapat dimiliki berdasarkan rekam jejak aktor politik, afiliasinya dengan tokoh tertentu, maupun keturunan tokoh tertentu. Aspek ketokohan aktor maupun pihak yang berafiliasi merupakan salah bentuk dari modal simbolik yang dapat dikonversi menjadi modal sosial. Konversi tersebut tentu akan menunjang kegiatan kampanye dan berujung pada mudahnya mendapatkan suara dari masyarakat.

Rekam jejak aktor politik pada pengalaman sebelumnya baik itu sebagai pengusaha sukses maupun pejabat daerah berprestasi juga dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam modal simbolik. Jika keempat tipe modal itu dapat dimiliki serta dioptimalisasi penggunaannya, maka aktor politik dapat memenangkan kontestasi politik dan memperoleh posisi sosial yang menjadi kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota.

Namun perlu diingat bahwa pertarungan yang terjadi dalam ranah politik merupakan pertarungan gagasan dan program unggulan, yang nantinya diharapkan dapat menjawab dan menyelesaikan problem-problem yang ada di tengah-tengah masyarakat.

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya