ANCAMAN Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, untuk mencabut izin perdagangan karbon yang tidak menunjukkan realisasi patut dipandang sebagai peringatan serius. Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap ekonomi hijau, izin pengelolaan karbon tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif tanpa manfaat nyata bagi lingkungan maupun masyarakat.
Kalimantan Selatan memiliki modal besar. Dari sekitar 1,6 juta hektare kawasan hutan yang dimiliki, tersimpan potensi ekonomi karbon yang nilainya tidak kecil. Hutan bukan hanya penyangga kehidupan dan benteng terakhir pelestarian lingkungan, tetapi juga aset strategis yang dapat menghasilkan pendapatan melalui skema perdagangan karbon. Namun, potensi sebesar itu akan sia-sia apabila para pemegang izin hanya menyimpan konsesi tanpa aktivitas yang jelas.
Pernyataan gubernur bahwa izin yang tidak berjalan akan dievaluasi bahkan dicabut menunjukkan adanya keinginan kuat agar pengelolaan karbon benar-benar menghasilkan manfaat. Sikap tegas seperti ini penting agar tidak ada pihak yang sekadar menguasai kawasan tanpa memberikan kontribusi terhadap upaya penurunan emisi maupun kesejahteraan daerah.
Meski demikian, pencabutan izin tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan politik atau ekonomi semata. Evaluasi harus dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah daerah perlu memiliki indikator yang jelas mengenai capaian pengelolaan karbon, mulai dari aktivitas konservasi, pelaporan kinerja, hingga manfaat yang diberikan kepada masyarakat sekitar hutan.
Gagasan untuk mengelola perdagangan karbon secara terintegrasi di bawah koordinasi pemerintah provinsi juga layak dipertimbangkan. Dengan pengelolaan dalam satu kesatuan kawasan yang luas, peluang memperoleh pendanaan internasional berbasis penurunan emisi memang bisa lebih besar. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi karbon tidak hanya dinikmati segelintir pihak, melainkan dapat kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan perlindungan lingkungan.
Namun, ada pekerjaan rumah yang tidak ringan. Penyusunan baseline potensi karbon yang saat ini sedang dilakukan harus diselesaikan dengan cermat dan didukung data yang akurat. Tanpa fondasi ilmiah yang kuat, sulit bagi Kalimantan Selatan untuk bersaing dalam pasar karbon global yang menuntut transparansi dan kredibilitas tinggi.
Pada akhirnya, perdagangan karbon bukan sekadar soal mencari sumber pendapatan baru. Lebih dari itu, perdagangan karbon merupakan instrumen untuk menjaga hutan tetap lestari sekaligus menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Jangan sampai potensi besar Kalimantan Selatan hanya berhenti di atas kertas perizinan, tanpa pernah benar-benar memberikan manfaat bagi lingkungan dan generasi mendatang.
