Dewan dan Gugus Tugas Evaluasi Penanganan COVID-19

248

Martapura, KP – DPRD Banjar melalui Pansus Percepatan Penanggulangan Covid-19, melaksanakan rapat evaluasi penanggulangan Covid-19 serta Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bersama Tim Gugus Tugas, di ruang paripurna dewan, pekan kemarin.

Rapat evaluasi dipimpin Ketua Pansus Ahmad Sarwani dan dihadiri Ketua DPRD M Rofiqi, Tim Gugus Tugas Covid-19, terdiri dari Sekda Ir HM Hilman, Dandim 1006/Martapura, Letkol Arm Siswo Budiarto, Kapolres AKBP Andri Koko Prabowo, Kajari Muji Martopo SH serta SKPD terkait penanganan Covid-19.

Ahmad Sarwani menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 dan Satgas PSBB yang selama masa penerapan PSBB hingga Jum’at (29/5), telah melaksanakan tugasnya secara maksimal, walau mungkin masih ada kekurangan.

”Mungkin kita tidak memperpanjang masa PSBB, namun kita cari upaya untuk bisa menahan penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Ketua DPRD M Rofiqi menambahkan, wilayah Kabupaten Banjar adalah perlintasan dan berbatasan langsung dengan banyak kabupaten lain, jadi sangat rentan penyebaran Covid-19.

Berita Lainnya
Loading...

”Sekarang kita akan memasuki tatanan skenario kehidupan normal baru atau ”new normal”, saya harap ini benar disosialisasikan agar masyarakat tidak salah paham,” ungkapnya.

Dari Gugus Tugas, Sekda Hilman mengatakan, selain pembatasan dan hal teknis dilapangan, selama masa PSBB pihaknya melakukan tracing, tracking dan rapid test, swab test secara berkelanjutan. Selama masa PSBB, dilakukan 3000 rapid test dengan rincian 2000 untuk masyarakat umum dan 1000 tenaga kesehatan.

Diungkapkannya, alat untuk melaksanakan test kita masih banyak, namun terkendala keterbatasan personil, lambatnya mendapatkan hasil dari sampel yang dikirim ke laboratorium, karena banyaknya antrian dan tingkat kepatuhan masyarakat yang kurang, sehingga kontak erat resiko tinggi selalu bertambah

”Usai PSBB, kita diminta menerapkan new normal, walau syarat belum memenuhi, namun harus tetap waspada, pola gaya hidup harus menyesuaikan kondisi Covid 19 dengan protokolnya,” tandasnya.

Menurutnya, mungkin ada pelonggaran pembatasan sosial, namun menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat kita yang agamis, prioritas mana saja yang dapat dilonggarkan sesuai protokol Covid-19.

”Bisa saja dimulai dari majelis pengajian, walau dengan jumlah jamaah terbatas, tapi bisa kita minta dukungan Dinas Kominfo agar jamaah yang lain dapat menyimak secara streaming,” pungkasnya. (Wan/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya