Banjarmasin, KP – Pemprov Kalsel siap menambah anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020, namun menyesuaikan dengan keperluannya.
“Kita siap menambah anggaran Pilkada Kalsel, yang mengalami peningkatan sebagai dampak pandemi Covid-19,” kata Sekdaprov Kalsel, H Abdul Haris Makkie kepada wartawan, usai rapat dengar pendapat dengan DPRD Kalsel, Senin (8/6/2020), di Banjarmasin.
Kendati demikian, Pemprov Kalsel masih menghitung dari struktur anggaran yang ada, untuk menambah kekurangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pilkada.
“Kalau masalah alat pelindung diri (APD), akan diformulasi melalui anggaran yang ada di Dinas Kesehatan maupun gugus tugas,” ujar Abdul Haris.
Sedangkan tambahan anggaran untuk honor petugas sesuai dengan surat edaran Menteri Keuangan akan dipenuhi sesuai kenaikan yang diatur.
“Hasil rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, kita sepakat untuk menambah kekurangan anggaran Pilkada sekitar Rp5,5 miliar,” jelasnya, usai rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Menurut Abdul Haris, Pemprov siap menambah anggaran Pilkada, namun KPU juga harus melakukan rasionalisasi anggaran, terutama memangkas dan mengalihkan anggaran yang tidak digunakan.
“Karena posisi pandemi Covid-19, maka ada beberapa anggaran yang digeser ataupun di pangkas, sehingga tidak terlalu membebani APBD Kalsel,” tegas Abdul Haris.
Hal inilah yang menyebabkan usulan penambahan anggaran berkisar Rp50 miliar hingga Rp60 miliar bisa dikurangi hanya mencapai Rp5,5 miliar, agar pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar.
“Yang pasti, perlu disosialisasikan kepada masyarakat pentingnya protokol kesehatan. Tidak perlu khawatir terpapar Covid-19 jika masyarakat disiplin untuk menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak,” ungkapnya.
Untuk itu, KPU bersama gugus tugas terus melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, agar bisa menjalan aktivitas dengan aman dan terhindar dari paparan Covid-19.
“Dalam Pilkada, partisipasi politik ini sangat penting demi demokrasi, namun protokol kesehatan juga tetap harus jadi perhatian,” tambah Abdul Haris, pada RDP yang dihadiri Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin dan unsur Forkominda Kalsel. (lyn/KPO-1)
