Karyawan Industri Karet Desak Balai Pengawasan Ketenagakejaan Kalsel, Soal Sengketa Selisih Upah

Kedatangan mereka mendesak yang didampingi Wagimun agar Balai pengawasan segera menyelesaikan sengketa yang saat ini terjadi antara mereka dengan perusahan

BANJARMASIN, KP – Sejumlah 37 pekerja industri karet dari PT Wilson Lautan Karet mendatangi Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Daerah I Kalsel untuk Banjarmasin dan Barito Kuala, Senin (15/0/2020) siang .

Kedatangan mereka mendesak yang didampingi Wagimun agar Balai pengawasan segera menyelesaikan sengketa yang saat ini terjadi antara mereka dengan perusahan. Para pekerja itu mempertanyakan terkait nota hasil pemeriksaan yang hingga saat ini belum diselesaikan pihak balai pengawasan.

“Kedatangan kami bersama karyawan PT Wilson Lautan Karet untuk mempertanyakan berkaitan dengan nota hasil pemeriksaan yang akan dikeluarkan balai untuk sengketa 22 orang karyawan,” ucap Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalsel, Sumarlan.

Persoalan ini bermula dari laporan para 22 pekerja yang saat ini sudah diberhentikan dari perusahaan. Para pekerja ini merasa dirugikan lantaran diduga telah terjadi selisih upah yang dibayarkan oleh pihak perusahaan dalam kurun waktu satu tahun.

Akibat adanya hal itu, akhirnya mereka membuat laporan dan menyampaikan ke Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Daerah I Kalsel untuk Banjarmasin dan Barito Kuala untuk ditindak lanjuti.

Akan tetapi hingga saat ini, meski sudah disampaikan hingga dua minggu laporan tersebut belum menunjukan hasil. Rupanya setelah ditelusuri keterlambatan ini terjadi lantaran adanya konfrontir hitung-hitungan antara milik karyawan dan perusahaan yang menimbulkan perselisihan hitungan.

“Setelah konfrontir antara pihak pekerja dan perusahaan ada perselisihan perhitungan oleh karena itu dari pengawasan menyempurnakan hitungan itu dan sampai sekarang ternyata perhitungan itu belum terselesaikan,” jelasnya.

Sumarlan mengungkapkan, dari hitung-hitungan mereka jumlah upah yang belum dibayar oleh perusahaan kepada 22 pekerja tersebut mencapai Rp 600 – 700 juta dengan kurun waktu satu tahun. “Jadi kekurangan yang mereka terima bervariatif, ada yang Rp 33 juta, ada Rp 25 juta,” imbuhnya.

Berita Lainnya
1 dari 1.410
Loading...

Kemudian selain itu, belakangan belum selesai sengketa itu, pekerja kembali menyampaikan laporan terkait ketidaksesuaian pembayaran upah lembur dan upah pokok terhadap 15 pekerja di perusahaan yang sama.

“Yang kedua mempertanyakan kapan dimulainya pemeriksaan terhadap lima belas orang yang juga karyawan PT Wilson Lautan Karet yang menuntut ke perusahaan untuk membayar kekurangan upah pokok dan upah lembur,” katanya.

Mereka juga mendesak agar laporan yang disampaikan 15 pekerja tersebut juga bisa segera diselesaikan. “Kami sebenarnya tinggal menunggu nota yang dikeluarkan balai, untuk selanjutnya kami harus mengambil langkah apa,” jelasnya lagi.

Toh, seandainya nanti nota yang dikeluarkan balai pengemasan agar perusaahn membayar kekurangan maka pihaknya menginginkan agar perusahan mau menjalankan nota tersebut dan tak melanjutkan perkara ini.

“Kalaupun nantinya ada nota perintah agar perusahaan membayar kekurangan ya kami harapkan perusahan kooperatif menyelesaikan dengan kami tanpa harus memperkarakan lebih lanjut lagi,”harapnya.

Sementara itu, Pengawas Ketenagakerjaan Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah Daerah I Kalsel untuk Banjarmasin dan Barito Kuala, Purwoko beralasan laporan yang itu terlambat ditindaklanjuti lantaran memang ada konfrontir hitung-hitungan yang disampaikan antara pekerja dengan perusahaan.

“Jadi ini ada dua karena memang kemarin itu ada data susulan yang harus dihitung kembali. mudah-mudahan besok sudah selesai hitung-hitungannya,” katanya.

Kemudian untuk laporan 15 orang yang baru dimasukan pada 11 Juni lalu, Purwoko mengaku sudah mendapat disposisi dan siap untuk ditindak lanjuti. Dimana nantinya balai pengawasan akan segera memanggil semua pihak yang terkait baik dari pekerja maupun perusahaan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Akan tetap saat ditanya kapan tenggat waktu penyelesaian sengketa ini? Purwoko tak bisa memastikannya. Sebab ia beralasan bawah penyelesaian sengketa antara pekerja dan perusahaan bisa saja menjadi rumit atau mudah tergantung dengan persoalannya sendiri.

Nota surat perintah yang disampaikan berisikan agar perusahaan membayar kekurangannya sesuai batas waktu yang diberikan akan tetap, jika tak diindahkan balai bakal melayangkan surat peringatan kedua dan terakhir.

“Peringatan memang hanya dua, surat pertama peringatan pertama dan yang kedua surat peringatan kedua dan yang terakhir. Kalau surat ke dua tak diindahkan kita lapor BPH atau kepala dinas, untuk tindak lanjut penegakan hukum,” pungkasnya. (sah/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya