Mantan Kades Pulau Sugara Dibui 20 Bulan

Banjarmasin, KP – Mantan Kepala Desa Pulau Sugara Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Abdul Manan divonis penjara 20 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Rabu (3/06/2020).

Majelis hakim yang dipimpin hakim Purjana, pada sidang lanjutan tersebut yang dilakukan secara virtual, juga menghukum terdakwa dengan denda sebesar Rp50 juita subsidair sebulan kurungan, ditambah untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp256 juta lebih, bila tidak dapat membayar maka kurungannya bertambah selama 10 bulan.

Majelis hakim sependapat dengan JPU Andri Kurniawan, kalau terdakwa secara meyakinan bersalah melanggar pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 UURI No 31 Tahun 1999 setelah ditambah dan diubah dengan UURI No 20 tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Seperti diketahui mantan Kades Pulau Sugara Abdul Manan, yang menilep dana desa dituntut dua tahun dan enam bulan.

Berita Lainnya
1 dari 853
Loading...

Selain pidana penjara JPU juga menetapkan kepada tersangka untuk membayar denda Rp50 juta subsidair enam bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp256 juta lebih dan bilan tidak dapat membayar maka kurungan bertambah selama selama 16 bulan.

Dalam melaksanakan kegiatan dana desa terdakwa Abdul Manan, tidak dapat mempertanggungjawabkan dana desa sebesar Rp256.316.223 yang merupakan unsur kerugian negara. Kerugian tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Barito Kuala tanggal 31 Oktober 2019.

Modus yang dilakukan Abdul Manan, menurut JPU Andri Kurniawan, SH dalam dakwaannya dalam melaksanakan keuangan di desa Pulau Sugara terdakwa tidak melibatkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Terdakwaa melakukan pengambilan atau pencairan uang di rekening kas  desa adalah atas perintah dan keinginan sendiri baik jumlah yang dicairkan maupun waktu pencairan, tanpa adanya permintaan pembayaran dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Uang yang dicairkan atau diambil dari rekening kas desa selanjutnya dipegang, dikuasai dan dikelola terdakwa.

Dalam melakukan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sendiri oleh terdakwa selaku kepala desa tanpa melibatkan TPK dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), sehingga hasil fisik di desa Pulau Sugara tahun anggaran 2018 terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasinya. Hal ini mengakibatkan adanya kelebihan bayar atau Silpa yang kemudian dikuasai dan dipergunakan oleh tersangka untuk kepentingan pribadi. (hid/K-4)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya