Pemerintah Pusat Alokasi Dana Rp 677,2 T Guna Penanganan Covid-19

Pelaihari, KP – Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020, Presiden Republik Indonesia H Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Angka ini Rp 677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar, oleh sebab itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedurnya harus sederhana dan tidak berbelit-belit, output dan outcome harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia”, tutur Jokowi.

Kegiatan Rakornas ini pun disiarkan secara virtual yang diikuti Bupati Tanah Laut (Tala) H Sukamta bersama Asisten Administrasi Umum Safarin, Inspektur Tala H Sutrisno dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) M Darmin, di Ruang Barakat lantai II Sekretariat Daerah, Senin (15/6/2020).

Rakornas menggambil tema Kolaborasi dan Sinergi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pemeriksa Eksternal dan Aparat Penegak Hukum dalam rangka Pengawasan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Sejalan dengan Tema Rakornas, kegiatan ini bertujuan untuk membangun persepsi yang sama antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah khususnya terkait pelaksanaan Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Presiden dalam kesempatan tersebut, mengajak seluruh peserta yang hadir untuk mengawal dengan baik agar dana yang besar tersebut dapat membantu masyarakat dan para pelaku usaha yang sedang mengalami kesulitan.

Berita Lainnya

Paman Birin Berikan Apresiasi ke Politala

1 dari 226
Loading...

“Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah”, tandasnya.

Presiden juga menyebut BPKP, Inspektorat dan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah aparat internal Pemerintah, yang harus fokus kepencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu, kerjasama, sinergi dengan lembaga pemeriksa eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus terus dilakukan, demikian juga sinergi antar aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus dilanjutkan.

Pada kesempatan ini Jokowi juga menjelaskan bahwa saat ini dunia menghadapi kondisi luar biasa sulit karena pandemi Covid-19. Sebanyak 215 negara mengalami darurat kesehatan dan harus menyelamatkan warganya dari wabah tersebut.

Semua negara itu, jelas dia, juga berjuang dari tekanan ekonomi yang dahsyat, termasuk Indonesia. Kondisi itu, sambung presiden, membutuhkan respons cepat dan tepat dari setiap negara.

“Demand terganggu, suplai terganggu, produksi juga bermasalah. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi amat tajam dan berjuang agar tidak masuk ke jurang resesi.”

Rakornas yang dihadiri 966 peserta dan disiarkan secara langsung oleh TVRI nasional, turut pula dihadiri Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna.

Rakornas diisi diskusi secara daring, dimana pada Sesi I membahas tentang kebijakan percepatan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, yang menghadirkan pembicara Menko Perekonomian Airlangga Hartato, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Mendagri Tito Karnavian.

Sesi II tentang pengawasan atas percepatan penanganan Covid-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional, yang menampilkan pembicara, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua BPK Agung Firman Sampurna, Ketua KPK Firli Bahuri, Jaksa Agung Sanitiar Burhanunddin, dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis. (rzk/K-6)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya