Pemkab Banjar Dukung Perjanjian Pengawasan Netralitas ASN

Martapura, KP – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020, di Kantor Pusat Bawaslu RI, kemarin.

Penandatanganan PKS dilakukan Ketua Bawaslu, Abhan dan Ketua KASN, Agus Pramusinto yang disaksikan langsung melalui vidcon oleh Sekdakab Ir HM Hilman didampingi Sekretaris BKDPSDM, Ajidinnor Ridhali, Kabid Mutasi Promosi dan Informasi, Joko Sutrisno, di Command Center Barokah, Martapura.

Sekda Hilman menyambut baik penandatangan PKS antara Bawaslu dengan KASN tersebut, sehingga dapat menekan angka-angka pelanggaran netralitas ASN agar menghasilkan pilkada berkualitas.

Pada sambutannya, Ketua Bawaslu mengatakan, kedua lembaga memiliki kepentingan dalam menekan angka-angka pelanggaran netralitas ASN.

“Seluruh jajaran Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mendukung dan siap mengawasi lebih tegas terkait netralitas ASN ini,” ujarnya.

Berita Lainnya

Pilkada Jangan Jadi Ajang Penularan Covid

Raudathul Resmikan TK Alquran

1 dari 352
Loading...

PKS tersebut merupakan penguatan dan kolaborasi kerja sama sebagai upaya langkah-langkah antisipasi pencegahan potensi pelanggaran netralitas yang dilakukan kalangan ASN di daerahnya masing-masing yang menyelenggarakan pilkada.

”Kami sangat berharap PKS ini lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan kedua lembaga sesuai kewenangannya masing-masing,” ungkap Abnan.

Ketua KASN, Agus Pramusinto menjelaskan, kerja sama ini sebagai penguatan pengawasan bersama dalam memperketat dan langkah antisipasi tren pelanggaran netralitas ASN. Jadi agar bisa mengurangi pelanggaran dalam masa penundaan Pilkada Serentak 2020 hingga akhir tahun.

Adapun lingkup PKS yang dipergunakan sebagai pedoman pengawasan di lapangan, yakni pertukaran data dan informasi, pencegahan, pengawasan, penindakan dan monitoring tindak lanjut rekomendasi.

Agus juga menjelaskan pada bagian pertukaran data dan informasi, KASN dan Bawaslu siap mengembangkan sistem aplikasi pengolahan data pengawasan terintegrasi.

“Ini guna lebih meningkatkan akurasi dan validitas data tentang jumlah pelanggaran netralitas, kategori jenis pelanggaran, kategori jabatan ASN terlapor serta jumlah rekomendasi dan tindaklanjutnya,” tuturnya. (wan/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya