Kalsel Bisa Contoh Kalteng Tertibkan Aset

Pemprov Kalsel diharapkan bisa mencontoh Kalteng dalam penertiban aset, sehingga tidak lagi menjadi catatan dalam LKPD dari BPK RI, walaupun mendapatkan predikat WTP.

BANJARMASIN, KP – Pemprov Kalsel bisa mencontoh daerah tetangganya Kalteng dalam upaya penertiban aset daerah, sehingga tidak lagi menjadi catatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK RI.

“Karena beberapa poin yang mungkin bisa menjadi pertimbangan atau contoh dalam penertiban aset daerah,” kata anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel, H Suripno Sumas kepada wartawan, Senin, di Banjarmasin.

Hal tersebut diungkapkannya usai Badan Anggaran (Banggar) melakukan studi komparasi ke Bakeuda Kalteng dalam rangka penataan aset daerah, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Hj Karmila pada akhir pekan lalu.

“Banyak masukan dari Bakeuda Kalteng yang bisa diterapkan di Kalsel untuk penertiban aset,” tambah Suripno Sumas.

Diantaranya, Pemprov Kalteng melakukan statistik data. Dari data yang tercatat tersebut mereka melakukan tindakan-tindakan bagi yang sudah pensiun, tetapi tetap menggunakan barang bergerak mendapat peringatan supaya mengembalikan.

Berita Lainnya
1 dari 457
Loading...

“Apabila pensiunan itu tidak menaati peringatan tersebut, maka akan diserahkan ke pihak Kejaksaan,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Suripno Sumas menginginkan, agar Pemprov Kalsel, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bakeuda) setempat serta instansi lain dapat menerapkan sebagaimana halnya Kalteng.

“Kita juga berharap, dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel Tahun Anggaran 2020 tidak ada lagi catatan terkait masalah aset,” ujar Suripno Sumas.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Karmila yang juga Wakil Ketua Banggarnya mengungkapkan, alasan studi komparasi ke provinsi tetangga antara lain karena sama-sama mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD 2019.

“Kami ingin menggali informasi dari Bakeuda Kalteng terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” tambah politisi Partai Amanat Nasional (PAN), pada pertemuan dengan DPRD serta Kepala Bakeuda Kalteng, H Nuryakin.

Selain itu, ingin mencari tahu bagaimana hal-hal teknis dalam rangka menyikapi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK.

“Karena dewan tidak mengharapkan lagi aset menjadi catatan BPK pada tahun depan,” ujar Hj Karmila, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Mariana. (lyn/K-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya