Martapura, KP – Bupati KH Khalilurrahman menyampaikan tanggapan Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.
Sebanyak 7 pemandangan umum fraksi diungkapkan pada Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Rofiqi, lewat vidcon, di Command Center Barokah, Pendopo Bupati Banjar, Rabu kemarin.
Umumnya Fraksi-fraksi DPRD Banjar menyetujui raperda yang disampaikan serta memberikan apresiasi terhadap Pemkab Banjar atas raihan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta target pendapatan 1,9 triliun dapat terealisasi 97%.
Namun ada beberapa catatan, salah satunya dari fraksi Gerindra terkait angka kemiskinan di Kabupaten Banjar yang relatif masih tinggi, karena itu Pemkab setempat harus menekan angka tersebut.
Selain itu kinerja keuangan perusahaan daerah juga disoroti agar ditingkatkan sebagai sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi ini, Bupati Khalilurrahman menjelaskan, pihaknya terus berupaya melakukan penekanan angka kemiskinan, prosentase penduduk miskin di Kabupaten Banjar sendiri lebih rendah dari prosentase tingkat Provinsi dan Nasional.
Namun demikian, upaya pengentasan kemiskinan tersebut terus selalu diupayakan melalui perencanaan dan penganggaran pembangunan pengentasan kemiskinan terhadap penanganan imbas pandemi Covid-19.
“Usaha Pemkab Banjar lebih ditingkatkan untuk memulihkan ekonomi masyarakat sesuai tema yang tertuang dalam rencana kegiatan kami,” ungkap Bupati.
Guru Khalil juga mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan penerimaan daerah melalui pengembangan potensi daerah lewat pedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, termasuk dalam mensinergikan kebijakan-kebijakan diambil.
“Kami juga lebih mendorong dan memotivasi BUMD untuk terus melakukan inovasi dalam pengeloalan perusahan dan pencapian tujuan perusahan, sekaligus bisa meningkatkan PAD dan kualitas pelayanan publik,” terangnya.
Pada sidang paripurna tersebut, Bupati juga menjelaskan sejumlah pembangunan di bidang infrastuktur, kesehatan dan pendidikan. (Wan/K-3)
