Kebebasan Pers Harus Ditegakkan, Diananta Soroti Poin Ancaman Bagi Jurnalis

Banjarmasin, KP – Eks Pimpinan Redaksi (Pimred) banjarhits. Id, Diananta Putera Sumedi menggelar konferensi pers sehari setelah dia bebas dari penjara, Selasa (18/08/2020).

Diananta dinyatakan bebas bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus setelah sempat menjalani hukuman selama tiga bulan bulan hari di Lapas Klas IIB Kotabaru. 

Diantanta divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru bersalah atas berita yang diadukan berjudul ‘Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel’. 

Konten ini diunggah melalui saluran banjarhits.id yang merupakan partner 1001 media kumparan pada 9 November 2019 lalu.

Dalam konferensi pers-nya Nanta, panggilan akrab Diananta menyoroti beberapa hal penting yang bisa diambil dari apa yang menimpa dirinya. 

Diantaranya terkait Memorandum of Understanding (MoU) antara Dewan Pers dengan Mabes Polri yang tak banyak membantu untuk persoalan jurnalis ketika bersinggungan dengan kasus pidana.

Berita Lainnya

Covid Kalsel Sudah Lampaui 10 Ribu

1 dari 970
Loading...

Pasalnya, persoalan kasus Nanta harusnya sudah selesai di meja Dewan Pers. Setelah sebelumnya Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor: 4/PPR-DP/11/2020 dikeluarkan dan sudah dijalankan.

“Harusnya perkara ini sudah selesai di Dewan Pers. Ketika semua rekomendasi dilaksanakan. Tapi ternyata tidak, hukum pidana masih berjalan,” keluh Nanta.

Menurut Nanta, ini merupakan evaluasi bagi Dewan Pers ke depan. Ia berharap pola seperti ini tidak terjadi lagi terhadap insan pers di Indonesia. Dewan Pers dituntut pro-aktif melindungi kerja-kerja jurnalistik. 

Kemudian Nanta juga mempersoalkan soal UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers masih belum sempurna sehingga harus direvisi di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Mengingat, UU Pers yang semestinya menjadi payung hukum para Jurnalis ini masih memiliki celah untuk digugat secara pidana.

“Wartawan harus bekerja dalam suasana bebas, merdeka dan tidak boleh bekerja dalam suasana ketakutan, tekanan serta ancaman,” bebernya.

Dan yang tak kalah penting soal, Nanta menyesalkan atas keterlambatan sikap Dewan Pers yang baru saja mengeluarkan surat Nomor:02/P-DP/VIII/2020 tentang Keprihatinan Dewan Pers Terhadap Pemidanaan Diananta Putera Sumedi, Mantan Pemimpin Redaksi Banjarhits.id.

Pasalnya, surat tersebut baru dikeluarkan setelah dirinya dinyatakan bersalah dan divonis hukum pidana. “Tidak ada sikap resmi dari Dewan Pers terkait kasus ini. Ketika Wartawan sudah babak belur, dihukum dan berstatus sebagai mantan narapidana, Dewan Pers baru mengambil sikap,” keluhnya. (sah/KPO-1)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya