Pemko Wajib Menjaga Wilayah Resapan Air

Kawasan resapan air sangatlah penting untuk dipertahankan bahkan diupayakan untuk ditambah karena selain tidak hanya berfungsi untuk mengantisipasi ancaman banjir saat musim hujan,

BANJARMASIN, KP – Anggota Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Ir, Sukrowardi, menyatakan keprihatinannya semakin tergerusnya kawasan resapan air (catchment area) air di kota ini .

Menurut penilaiannya, kondisi itu terjadi lantaran banyak dialihfungsikan menjadi pemukiman maupun akibat desakan pengembangan pembangunan infrastruktur lainnya.

Padahal lanjutnya, kawasan resapan air sangatlah penting untuk dipertahankan bahkan diupayakan untuk ditambah karena selain tidak hanya berfungsi untuk mengantisipasi ancaman banjir saat musim hujan, resapan air juga sangat berguna untuk mengatasi kekeringan pada saat musim.

Namun sayangnya, akibat terbatasnya lahan untuk kepentingan pembangunan pemukiman dan kepentingan lainnya kawasan resapan air akhirnya semakin tergerus, ujar Sukrowardi {KP}, Senin (10/8/2020) kemarin.

Sebelumnya ia mengingatkan , banyaknya pengalihan fungsi lahan yang tidak terkedali merupakan ancaman besar terhadap kelestarian lingkungan, sehingga diharapkan Pemko Banjarmasin harus sungguh-sungguh dan konsekwen melaksanakan dan melakukan pengawasan pengembangan kota ini kedepan.

Sebagaimana kata mantan aktifis LSM lingkungan ini menegaskan, dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor : 5 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin yang seharusnya menjadi kerangka acuan dalam pengembangan pembangunan kota ini.

Berita Lainnya

Metode pembelajaran Inovatif Kunci ABK

Guru dan Penulis Tanbu Apresiasi e-book iKalsel

1 dari 1.398
Loading...

Dicontohkan dalam Perda RTRW yang berlaku sejak tahun 2011 hingga 2031 dan kini direncanakan akan direvisi itu, disebutkan salah satu kawasan resapan air adalah Jalan Zapri Zamzam atau tepatnya Pulau Insan serta kawasan resapan air di Kelurahan Mantuil.

Dalam Perda Nomor 5 tahun 2013 tandas Sukrowardi yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Banjarmasin ini , selain kawasan resapan air juga telah ditetapkan kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan (sungai) yaitu meliputi bantaran Sungai Martapura, bantaran Sungai Alalak dan Sungai Barito.

Menurut penilaiannya , kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia hingga berkurangnya ketersediaan air bersih salah satunya adalah sebagai dampak pembangunan berbagai infrastruktur yang tidak terkendali dan tanpa mengedepankan kelestarian lingkungan.

Sebaliknya, ketika musim hujan tiba apalagi dengan eksasitas tinggi yang mestinya membawa berkah justeru memicu kecemasan lantaran ancaman bahaya banjir tiba-tiba bisa saja datang.

Semuanya ini terjadi selain semakin berkurangnya daerah resapan air, faktor lain adalah akibat terjadinya pendangkalan dasar sungai hingga buruknya sistem pembuangan air atau drainase kata Sukrowardi.

Lebih jauh ia mengatakan mengatakan, Kota Banjarmasin yang hanya memiliki luas wilayah sekitar 98,46 kilometer persegi dengan jumlah penduduk cukup padat sekitar 700 ribu jiwa lebih sebenarnya sudah tidak memungkinkan lagi adanya pembangunan sarana fisik untuk dilanjutkan.

Apalagi jika dikaitkan dengan ketentuan Undang-Undang, dimana pemerintah daerah selain dituntut untuk menjaga kelestarian lingkungan, tapi juga berkewajiban memenuhi kawasan resapan air dan ketersedian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memadai, demikian kata Sukrowardi. (nid/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya