Tambahan Penghasilan Pegawai Tiga Sekolah Disorot

Banjarmasin, KP – Beberapa masalah proyek dan penggunaan anggaran di sejumlah daerah dilaporkan DPD LP3K dan diminta ditelisik Kejati Kalsel.

Massa dari DPD LP3K (Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi) Kalsel, dikomando Akhmad Bahrani, yang akrab disapa Bram, menyampaikan enam laporan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel), Kamis (10/9/2020).

Dalam penyampaiannya massa meminta Kejati Kalsel menelisik masalah Anggaran belanja tunjangan tambahan penghasilan pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Kalsel sebesar Rp284,724,770,715.

Itu yang diberikan kepada tenaga pendidik selama tahun anggaran 2019.

“Namun dalam pelaksanan, tidak sesuai ketentuan dan diduga menyalahi aturan, sehingga terindikasi merugikan Negara sebesar Rp933.995.000.

Massa juga sampaikan penerima nama sekolah yakni 1 SMA Banua (Kalimantan Bilingual Boarding School Rp152.355.000. SLB Negeri Pembina Rp541.197.500, Sekolah Pertanian Pembangunan Pelaihari Rp240.442.500.

Dilaporkan pula pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Riam Kanan Kabupaten Banjar Tahun 2019 APBN. Pagu Rp 26.332.335.000,00, HPS Rp. 26.332.166.487.00.

“Bahwa instansi terkait telah melakukan lelang pengadaan secara elektronik dengan hasil terlampir pada laporan pengaduan kami ini,” ucap Bram.

Kemudian pelaksanaan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dengan sumber dana APBD Hulu Sungai Tengah (HST) Tahun 2019.

“Sampai sekarang belum selesai dikerjakan sedangkan dalam papan nama proyek sudah tercantum batas waktu pelaksanaan pekerjaan bahwa dalam pelaksaan. Ada dugaan dalam proses lelang

telah terjadi KKN dibuktikan kontrak ke pemenang lelang di luar Provinsi Kalsel yaitu PT Lingkar Persada

Berita Lainnya
1 dari 868
Loading...

Alamat Jalan Gunung Sari V Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga

penawaran Rp. 13.120.034.000,00.

Dikatakan, menurut informasi pelaksanaan pembangunan telah di sub kontrakan seluruhnya kepada kontraktor di Kalimantan Selatan

Disini massa sampaikan indikasi pinjam perusahaan oleh orang Kalsel.

Adanya pembayaran fee sebesar 2 persen dari pinjaman perusahaan.

Adanya audit BPK RI sehinga merugikan daerah sebanyak Rp.800 juta.

Masalah lain, beberapa pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Huku Sungai Utara (HSU).

Pada pelaksanan 9 paket pekerjaan Tahun 2019 sebesar Rp. 28,609,748,000.

Namun di lapangan paket proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan telah terdapat kekurangan volume serta tidak sesuai ketentuan dan menyalahi perundang-undangan berlaku, sehingga terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp.990,047,771.

Bahkan massa juga minta Kejati menelisik dugaan mark-up pengadaan Led TV

Autdor Display di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batola dengan anggaran Rp690.333.000 APBDP Tahun 2019. (K-2)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya