Warga Desak Dewan Hentikan Kunker

Banjarmasin, KP – Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) Banjarmasin mendesak agar DPRD Kalsel menghentikan kegiatan kunjungan kerja (kunker), Senin (7/9/2020), di Banjarmasin.

Karena, pada masa pandemi Covid-19 tidak tepat untuk keluar daerah menggunakan dana APBD.

“Penanganan Covid-19 di Kalsel belum,” kata koordinator massa, Din Jaya kepada enam wakil rakyat yang menemui puluhan massa yang demo, memgingat yang lainnya sedang melakukan kunker atau kegiatan lain.

Padahal sekarang eranya digital, cukup memanfaatkan teknologi yang sudah canggih jika studi komparasi dengan daerah lain.

Din jaya menambahkan, dana perjalanan dinas kunker bisa dipergunakan untuk keperluan lebih prioritas. Apalagi Kalsel sedang mengalami kesulitan keuangan, menyusul banyaknya biaya pembangunan dialihkan untuk penanganan covid. Bahkan pendapatan asli daerah juga anjlok, akibat terdampak pandemi.

“Kami berharap wakil rakyat mendengar aspirasi ini, dan mengimplementasikannya. Jika tidak kami akan kembali berunjuk rasa disini,” tegasnya.

Berita Lainnya
1 dari 1.421
Loading...

Selain itu massa menuntut anggota DPRD Kalsel tidak ikut ‘kasak-kusuk’ masuk Tim Pemenangan Calon Kepala Daerah yang sekarang sedang berproses.

Menyikapi aspirasi massa, sejumlah wakil rakyat berjanji akan menyampaikan tuntutan ini kepada pimpinan. 6 anggota DPRD yang hadir dan siap menindaklanjuti desakan itu, diantaranya Firman Yusi dari Fraksi PKS, Habib Musa PKB, Burhanuddin PDI Perjuangan, Yani Helmi dari Partai Golkar, Gusti Abidinsyah dan Aris Gunawan, masing-masing dari Fraksi Persatuan Nurani Demokrat serta Gerindra.

“Kami akan sampaikan permintaan kalian kepada pimpinan. Jika bisa dipersilakan, namun apabila tidak tetap dilaksanakan,” kata politisi Partai Demokrat, Gusti Abidinsyah.

Sementara itu, Firman Yusi mengatakan, kunker yang dilaksanakan untuk menyelesaikan pembentukan sejumlah regulasi, diantaranya raperda tentang penanggulangan penyakit menular, seperti covid-19.

“Payung hukum ini nantinya pertama di Indonesia, sehingga diharapkan dukungan, mengingat manfaatnya bagi masyarakat,” tambah politisi PKS.

Kendati demikianm massa tetap bersikeras agar aspirasi mereka bisa di implementasikan. Bahkan mengancam melaksanakan aksi lebih besar jika tidal ditanggapi wakil rakyat. (lyn/K-3)

loading...
Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya