Langgar Prokes, Bawaslu Punya Wewenang Bubarkan Kampanye

Tugas Bawaslu saat ini menjadi dobel mengingat Pilkada dilaksanakan di tengah Pandemi tapi mau tak mau harus dijalankan

BANJARMASIN, KP – Tugas Bawaslu di Pilkada 2020 ini lebih berat. Ada dua hal yang harus diawasi di waktu yang bersamaan. Pertama pelaksanaan Pemilu, kedua penerapan protokol kesehatan (Prokes) CoVID-19.

Tugas Bawaslu saat ini menjadi dobel mengingat Pilkada dilaksanakan di tengah Pandemi. Tapi mau tak mau harus dijalankan. Terlebih peraturannya sudah telah dibuat.

“Tentu beban kerjanya bertambah. Tapi mau tak mau karena menjadi kewenangan. Ini tetap dijalankan,” ujar Ketua Bawaslu Banjarmasin, Muhammad Yasar, Jumat (09/10/2020).

Sesuai arahan Bawaslu RI ujar Yasar, pengawasan penerapan protokol kesehatan CoVID-19 di pelaksanaan Pilkada harus betul-betul dijalankan. 

Pengawas di lini terbawah baik di kecamatan dan kelurahan pun juga diberikan kewenangan untuk bisa langsung mengambil tindakan.

“Kami mendapatkan arahan dari Bawaslu RI untuk menyampaikan mandat di tingkat kecamatan hingga kelurahan,” lanjut Yasar.

Ya, kemarin, para pengawas pemilu dari tingkat kecamatan dan kelurahan di Kota Banjarmasin diberi pembekalan. Pembekalan ini disampaikan melalui rapat persiapan pengawasan, yang dilaksanakan dua hari dari 9-10 Oktober 2020 di hotel Rattan Iin.

“Ketika menemukan peserta Pilkada melakukan kerumunan mereka bisa langsung menegur secara tertulis dan membubarkan langsung. Jika tidak mematuhi protokol kesehatan,” ujar Yasar.

Mandat pengambilan tindakan ini diberikan melalui SK yang diberikan kepada para pengawas. 

Berita Lainnya
1 dari 1.623

Artinya jika menemukan pelanggaran, misal saat salah satu Paslon berkempanye dan menimbulkan kerumunan atau tak menggunakan masker bisa langsung ditegur.

Teguran bisa dilakukan secara lisan hingga tertulis. Jika tetap tak diindahkan hingga satu jam setelah peringatan dikeluarkan, maka tindakan keras berupa pembubaran pelaksanaan kampanye bisa dilakukan.

“Tapi tentu kita bekerja sama dengan aparat keamanan. Karena di Bawaslu sendiri nanti dibentuk Pokja penanganan CoVID-19 terkait Pilkada,” jelasnya.

Yasar mengharapkan, jika menemukan pelanggaran di lapangan penindakan pun bisa cepat dilakukan.  “Sehingga tak terabaikan. Karena penindakan langsung di hari itu juga,” tukasnya.

Adapun Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Erna Kaspyiah menyampaikan bahwa, penindakan yang dilakukan di lapangan harus sesuai prosedur terlebih dahulu. 

“Kalau ada yang melanggar protokol kesehatan atau melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan maka, Bawaslu bisa mengambil tindakan, namun pertama harus diberikan teguran tertulis lebih dahulu,” ucap Erna.

Dia membenarkan bahwa, peringatan tertulis tersebut hanya berdurasi satu jam. Apabila dalam satu jam tersebut peringatan tidak di tindak lanjuti oleh paslon atau tim dari paslon tersebut maka bawaslu bisa membubarkan kegiatan tersebut.

“Kalau tidak di tanggapi, kita akan berkoordinasi dengan pihak keamanan, atau Satpol PP juga, untuk bisa menghentikan proses kampanye tersebut,” tuturnya.

Kemudian, setelah itu, Bawaslu akan kembali mengkaji lagi. karena menurutnya teguran yang dilayangkan tidak diindahkan maka, Bawaslu bisa memberikan rekomendasi ke KPU untuk meminta peserta pilkada tersebut diberikan sanksi tidak boleh berkampanye selama tiga hari.

“Bawaslu bisa mengirimkan rekomendasi ke KPU untuk meminta yang bersangkutan diberikan sanksi tidak diperbolehkan kampanye selama tiga hari, dengan metode yang sama,” tukas Erna. (sah/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya