BANJARMASIN, kalimantanpost.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai kinerja intermediasi sektor jasa keuangan di Kalimantan Selatan hingga posisi Mei 2026 tetap terjaga dengan tingkat risiko yang terkendali. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tekanan inflasi.
Kepala OJK Kalsel, Agus Maiyo, menjelaskan, perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai meredakan tekanan di pasar energi global yang tercermin dari harga minyak yang kembali mendekati level sebelum konflik.
“Meski demikian, risiko eskalasi baru masih perlu diwaspadai karena berpotensi memengaruhi biaya logistik komoditas ekspor Kalimantan Selatan, seperti batu bara dan kelapa sawit, serta harga bahan baku,” ungkap Agus Maiyo, dalam Media Update bersama Forum Wartawan Ekonomi Kalimantan Selatan, Selasa (28/7/2026) di Banjarmasin.
Ia menambahkan, di tengah dinamika tersebut, ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan I 2026 mampu tumbuh 5,67 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibanding triwulan IV 2025 sebesar 5,46 persen dan sedikit di atas pertumbuhan nasional yang mencapai 5,61 persen.
“Sementara itu, inflasi Kalimantan Selatan pada Juni 2026 tercatat sebesar 4,47 persen (yoy), lebih tinggi dibanding inflasi nasional sebesar 3,08 persen. Kenaikan inflasi dipicu oleh meningkatnya harga emas perhiasan, beras, dan minyak goreng,” bebernya.
OJK juga mencatat tingginya minat masyarakat terhadap investasi emas perhiasan tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga budaya dan sosial masyarakat Banua. Sebagai alternatif investasi, masyarakat didorong melakukan diversifikasi ke emas batangan, tabungan emas digital, Surat Berharga Negara (SBN), Sukuk Ritel, maupun sektor riil.
Dari sektor perbankan, fungsi intermediasi terus menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Mei 2026, aset perbankan tumbuh 1,22 persen menjadi Rp457,85 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 1,96 persen menjadi Rp412,89 triliun, sedangkan penyaluran kredit naik 8,67 persen menjadi Rp350,02 triliun. Kualitas kredit juga tetap terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,38 persen.
“Berdasarkan jenis penggunaannya, Kredit Investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 17,67 persen, disusul Kredit Konsumsi 6,64 persen dan Kredit Modal Kerja 1,46 persen. Penyaluran Kredit Investasi terbesar berada di Kota Banjarmasin sebesar Rp19,83 triliun, diikuti Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp1,01 triliun,” kata Agus Maiyo.
Sementara itu, proporsi kredit UMKM mencapai 20,85 persen dari total kredit di Kalimantan Selatan, dengan sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima pembiayaan terbesar senilai Rp8,56 triliun.
Pada sisi penghimpunan dana, pertumbuhan DPK didorong oleh kenaikan giro sebesar 18,98 persen dan tabungan sebesar 7,69 persen.
Sebaliknya, deposito mengalami kontraksi 14,31 persen. Tabungan masih mendominasi komposisi DPK dengan porsi 46,86 persen. Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan pangsa DPK terbesar, yakni Rp61,62 triliun atau sekitar 62,92 persen dari total DPK provinsi.
Kinerja perbankan syariah, lanjut Agus Maiyo, juga menunjukkan perbaikan. Meski aset masih terkontraksi 7,36 persen menjadi Rp11,19 triliun, pembiayaan tumbuh 15,02 persen menjadi Rp10,05 triliun dan DPK meningkat 1,72 persen. Likuiditas tetap terjaga dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) sebesar 112,42 persen dan rasio pembiayaan bermasalah (NPF gross) sebesar 0,62 persen atau masih di bawah ambang batas.
“Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, OJK Kalsel bersama para pemangku kepentingan menggelar Syariah Financial Fair (SYAFIF) Goes to Banjarmasin pada Juni–Juli 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan 20 booth ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta berhasil mencatat capaian sementara inklusi keuangan syariah sebesar Rp2,71 triliun dengan 28.576 nomor rekening (NoA),” ujar Agus Maiyo.
Di sektor pasar modal, kinerja juga terus menguat. Nilai transaksi saham pada Mei 2026 mencapai Rp2,51 triliun, didukung peningkatan jumlah Single Investor Identification (SID) saham menjadi 132.489 investor atau tumbuh 33,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) mencatat pertumbuhan positif. Piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan mencapai Rp15,98 triliun atau meningkat 34,66 persen. Pembiayaan terbesar disalurkan ke sektor pertambangan dan penggalian senilai Rp3,68 triliun, diikuti sektor penyewaan dan jasa penunjang usaha sebesar Rp2,06 triliun, serta perdagangan besar dan eceran sebesar Rp1,42 triliun. Aset bersih dana pensiun juga meningkat 6,85 persen menjadi Rp378 miliar.
Pada industri pinjaman daring (Pindar), outstanding pembiayaan hingga April 2026 mencapai Rp347 miliar atau tumbuh 27,55 persen dengan tingkat risiko kredit (TWP90) tetap terjaga di angka 2 persen.
Di bidang edukasi dan pelindungan konsumen, sejak Januari hingga 27 Juli 2026 OJK Kalsel telah menyelenggarakan 39 kegiatan edukasi yang diikuti 4.907 peserta. Materi yang disampaikan berfokus pada kewaspadaan terhadap penawaran jasa keuangan ilegal dan kejahatan digital. Selama periode yang sama,
Di sisi lain, kata Agus Maiyo OJK juga memproses 11.804 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dengan 58,81 persen di antaranya melalui layanan tatap muka (walk-in).
Selain itu, OJK menerima 3.955 pengaduan, pertanyaan, dan permintaan informasi melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Pengaduan terbanyak berasal dari sektor fintech peer-to-peer lending, bank umum, dan perusahaan pembiayaan.
“Jenis permasalahan yang paling banyak diadukan meliputi perilaku petugas penagihan, layanan SLIK, serta sanggahan transaksi. OJK menyebut seluruh pengaduan telah ditindaklanjuti, dengan 82,57 persen telah selesai dan sisanya masih dalam proses penanganan,” imbuhnya.
OJK Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan akan terus mengoptimalkan peran lembaga jasa keuangan agar tetap menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui intermediasi yang sehat, penguatan sektor keuangan, peningkatan literasi, serta pelindungan konsumen yang berkelanjutan. (Opq/KPO-1)
