Raperda Perubahan Status Badan Hukum PDAM Dibahas

Perubahan badan hukum PDAM ini diberlakukan di seluruh PDAM SE Indonesia, menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah

BANJARMASIN, KP – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Banjarmasin secara intensif terus mengodok pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) tentang Perubahan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) .

“Dalam pertemuan terkahir Kamis kemarin (15/10/2020) kami sudah membahas 20 pasal dari sebanyak 93 pasal dalam draf Raperda yang diajukan pihak Pemko,” ujar HM Faisal Hariyadi.

Kepada KP Jumat (16/10/2020), Ketua Pansus Perubahan Status Hukum Badan Hukum PDAM Bandarmasih ini mengakui, bahwa Raperda ini mendesak untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Kami sendiri menargetkan Raperda ini harus sudah disahkan paling lambat akhir tahun 2020 ini,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui ungkapnya, perubahan badan hukum PDAM ini diberlakukan di seluruh PDAM SE Indonesia, menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dihapkan dengan adanya perubahan badan hukum PDAM ini lanjutnya , perusahan yang melayani kebutuhan air bersih ini mampu meningkatkan pelayanannya secara lebih profesional.

Berita Lainnya
1 dari 1.595

Kendati sebelumnya menurut Faisal Hariyadi, pada awal Raperda ini diajukan ada kekhawatiran peran pengawas DPRD akan hilang.

” Namun saat dilakukan pembahasan masih ada celah pihak dewan untuk melakukan pengawasan terhadap PDAM dalam opersionalnya nanti, meski statusnya sudah berubah menjadi Perseroda,”tandasnya.

Disebutkan Faisal Hariyadi yang juga Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin ini. segala kebijakan yang diambil PDAM tergantung pada keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RPUS) bersama Direksi.

Menurutnya, karena pemegang saham salah satunya adala Pemko, maka dewanbsesui tugas dan fungsinya tentunya punya hak untuk melakukan pengawasan.

Ia juga menjelaskan, dengan berubah menjadi Perseroda, maka modal dasar PDAM Bandarmasih tidak berkonsep saham terbuka, sehingga kepemilikan sahamnya hanya berasal dari Pemko Banjarmasin, Pemprov Kalsel dan Pemerintah Pusat.

” Apalagi pihak Pemprov Kalsel hingga sampai sekarang tidak mau melepaskan atau menghibahkan aset mereka dalam bentuk penyertaan modal kepada PDAM yang nilainya Rp 65 miliar.” katanya.

Sebelumnya, Direktur Bidang Umum dan Pemasaran PDAM Bandarmasi , Farida Ariati mengemukakan, dengan perubahan status badan hukum itu diharapkan, PDAM dapat berkembang lebih profesional lagi dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat atau pelanggan. (nid/K-3)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya