Banjarmasin, KP – Ribuan buruh yang tergabung dalam mulai memadati lapangan expo Taman Kamboja Banjarmasin yang menjadi titik kumpul dari massa aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, Kamis (22/10) pagi.
Rombongan karyawan yang berasal dari berbagai macam perusahaan di Kalimantan Selatan, khususnya di Kota Banjarmasin.
Salah satu peserta aksi, Arifin mengatakan, ia sengaja ikut turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya bersama ribuan pekerja yang lain.
“Kita turun ke jalan atas nama solidaritas untuk menyuarakan penolakan Undang-Undang Omnibus Law ini,” ucapnya pada Kalimantan Post.
Bahkan, pabrik kayu lapis tempat dia bekerja pun juga mendukung dengan pergerakan yang dilakukan karyawannya.
“Seluruh karyawan tempat saya bekerja hari ini libur, semua diwajibkan untuk turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi,” ungkapnya.
Ayah satu anak ini mengaku sudah mengetahui isi dari Undang-Undang yang ia anggap tidak pro terhadap buruh tersebut. “Banyak pasal yang belum ada kejelasan hukumnya,” ujarnya
Diketahui sebelumnya, aksi buruh kali ini tidak lain bertujuan untuk menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang yang dirasa merugikan masyarakat, khususnya kaum buruh tersebut.
Melalui sambungan telepon, Biro Hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kalimantan Selatan, Sumarlan membenarkan hal tersebut.
“Iya betul besok kami akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan,” ucapnya pada awak media, Rabu (21/10) sore.
Ia memperkiraan jumlah massa yang akan turun pada aksi besok ada sekitar 3.000 hingga 4.000 buruh yang akan bergabung dalam aksi.
“instruksinya besok turun semua, semuanya berasal dari perusahaan dan pabrik yang ada di Banjarmasin yang tergabung dalam SPSI,” jelas Sumarlan.
Disamping itu, ia mengaku sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghindari kemungkinan adanya penyusup yang akan menunggangi aksi besok.
“Untuk menjaga kemurnian aksi, kami sudah instruksikan kepada para peserta aksi untuk memakai seragam kerja dari perusahaan masing-masing dan tidak diperkenankan untuk memakai jaket atau sweater,” pungkasnya. (Zak/KPO-1)
