Jika Sidang MK Tak Sesuai Harapan, Buruh di Kalsel Ancam Lakukan Demonstrasi

Banjarmasin, KP – Kaum buruh di Kalimantan Selatan (Kalsel) mengancam akan kembali melakukan demonstrasi terkait UU Cipta Kerja atau Omnibus Law, jika hasil persidangan uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak sesuai harapan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalsel, Mesdi saat ditanya awak media perihal perkembangan upaya penolakan UU Omnibus Law oleh kaum buruh di Kalsel.

Ia menyebut, saat inu masing-masing serikat buruh memang tengah menempuh jalur uji materi di MK, termasuk KSBSI melalui Dewan Pengurus Pusat (DPP).

Sehingga pihaknya masih menunggu hasil persidangan itu terlebih dahulu, sebelum menyusun rencana gerakan selanjutnya.

“Saat ini belum ada gerakan, karena kami masih menunggu hasil persidangan uji materi oleh DPP KSBSI di MK. Sidangnya sudah dua kali digelar,” bebernya melalui sambungan telepon, Selasa, (22/12).

Berita Lainnya
1 dari 2.106

Menurutnya, apabila hasil persidangan tidak sesuai harapan, maka tidak menutup kemungkinan pihaknya akan kembali menggerakan massa buruh untuk turun ke jalan.

“Jika hasilnya kurang bagus atau tidak sesuai harapan, maka kami akan menuntut revisi ulang. Tidak menutup kemungkinan kami akan kembali menggerakan massa buruh untuk turun ke jalan. Tentunya itu perlu dibicarakan terlebih dahulu di internal KSBSI Kalsel serta menunggu instruksi dari pusat,” paparnya.

Pasalnya, kaum buruh Indonesia pada umumnya, dan Kalsel khususnya menginginkan Omnibus Law tersebut dibatalkan.

Sehingga pihaknya menilai undang-undang sapu jagat ini bakal menyengsarakan kaum buruh, dan menguntungkan pihak perusahaan.

Pasal yang disoroti pihaknya, antara lain pasal 88C ayat (1) yang menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan pasal 88C ayat (2) yang menyebut Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu. Pasal tersebut dinilai mengembalikan buruh kepada rezim upah murah.

Selain itu, Undang-Undang terkait juga dinilai merugikan buruh sebab adanya ketentuan PKWT atau Karyawan Kontrak Seumur Hidup, outsourcing seumur hidup, dan pengurangan nilai pesangon.

“Itu sedikit pasal-pasal yang bakal merugikan kaum buruh. Jadi, kami menegaskan, KSBSI Kalsel menolak Omnibus Law. Cabut Omnibus Law atau paling minimal keluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-undang ini,” pungkas Mesdi.(Zak/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya