Para Saksi tidak Keberatan Bayar Rp5 Juta

Banjarmasin, KP – Enam saksi yang diajukan JPU sebagai penerima rumah khusus nelayan di desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh Aluh Kab Banjarmasin, secara tegas menyatakan pembayaran Rp5 juta tersebut tidak keberatan.

Pasalnya menurut para saksi tersebut ini merupakan hasil rapat, kalau ada di berita acara pemeriksaan para saksi membantahnya.

Para saksi juga menyebutkan, kalau membayar uang tersebut dipergunakan untuk membangun jalan menuju rumah, sebab sampai saat ini belum ada jalannya. Di antara para saksi tersebut yang mendapatkan rumah mengakui kalau mereka membayar tidak menerima kwitansi baik diserahkan melalui ketua RT maupun kepada terdakwa Rasyid.

“Jadi kami tidak beratan karena uang yang kami bayar tersebut memang diperuntukan membuat jalan,’’ kata para saksi pada sidang lanjutan terdakwa Kepala Desa dan Sekretaris Desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh Aluh Kab. Banjar yakni Abd Rasyid dan Mansyur, Selasa (12/1/2021), di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin.

Keenam saksi Badri, Firdaus, Saniah, H Jamian, M Yasir dan Syaiful, di hadapaan majelis hakim yang dipimpin Daru Swastika, mengakui kalau rumah tersebut belum dilengkapi dengan aliran listrik dan air bersih, sementara jalan masuknya masih darurat.

Berita Lainnya

Ketua KONI Tabalong Dituntut Lima Tahun

Jumat Berkah, Polsek Banteng Berbagi

1 dari 1.400

Seperti diketahui Kepala Desa dan Sekretaris Desa Simpang Warga Dalam Kecamatan Aluh Aluh Kab. Banjar yakni Abd Rasyid dan Mansyur, secara bersamaan oleh JPU didakwa melakukan tindak pidana pungli atau gratifikasi terhadap warga yang ingin menempati rumah khusus nelayan.

Menurut JPU Syaiful Bahri dari Kejaksaan Negeri Kab. Banjar, kedua terdakwa secara bersama sama melakukan tindakan dengan memunggut pungutan kepada warga yang menempati rumah khusus untuk nelayan yuang di bangun oleh dinas PUPR setempat atas biaya Kementerian PUPR.

Pada tahun antara 2018/2020 di desa Simpang Warga Dalam menerima bantuan untuk membangun rumah khusus nelayan dengan catatan lahan yang ada adalah milik desa. Atas kebijaksaan seorang warga maka dihibahkan lahan untuk keperluan 50 unit rumah.

Menurut jaksa tersebut dana yang digujurkan untuk pembangunan 50 unit tersebut dikisaran Rp4 miliar lebih, kedua terdakwa memungut kepada warga yang berhak menerima bangunan tersebut untuk membayar setiap sebuah rumah Rp5 juta dengan ketentuan uang muka Rp1 juta dan sisanya sudah harus dilunasi bulan September 2020. Uang yang terkumpul yang jumlahnya ratusan juta kemudian sebagian diserahkan kepada pemilik lahan sisanya di gunakan kedua terdakwa yang disidang secara terpisah dengan perkara yang sama, untuk kepentingan pribadi.

Atas perbutan terdakwa tersebut, JPU mematok pasal 12 huruf e UURI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayatn 1 ke 1 KUHP,untuk dakwaan primairnya. Sedangkan untuk dakwaan subsidair di patok pasal 11 UURI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 55 ayatn 1 ke 1 KUHP. (hid/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya