Pencairan Gaji ASN dan Anggota Dewan Telat

Berita Lainnya
1 dari 2.150

Banjarmasin, KP – Pencairan gaji aparatur sipil negara (ASN), gubernur dan wakil gubernur hingga anggota DPRD Kalsel pada awal tahun 2021 yang bersumber dari anggaran tahun 2021 terlambat.
Padahal, pencairan gaji yang direncanakan pada Senin (4/1/2021), diperkirakan baru bisa direalisasikan pada tanggal 5 atau 6 Januari, menyusul diterapkannya aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang masih dalam proses penyempurnan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Insya Allah, kalau tidak ada kendala, tanggal 5 atau 6 Januari sudah masuk ke rekening masing-masing,” kata Sekretaris DPRD Kalsel HAM Rozaniansyah melalui Kepala Bagian Keuangan H Idrus kepada wartawan di.
Idrus menuturkan, mekanisme proses pembayaran gaji ini untuk sementara dikerjakan secara manual menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan menginput data Sistem Prosedur Pengelolaan (SPP), Standar Pelayanan Minimal (SPM) kemudian diteruskan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan itulah tahapan yang harus dilalui sebelum bisa cairkan.
“Proses ini semoga lancar tidak ada kendala, sehingga hak mereka bisa dibayarkan tepat waktu,” tambahnya.
Idrus mengingatkan pada tanggal 4 Januari 2021 (Senin, red) itu adalah hari pertama masuk kerja setelah libur tahun baru, sehingga pada hari itu pula baru bisa dikerjakan, kemudian adanya penyempurnaan aplikasi SIPD yang masih dalam proses di Kemendagri, maka administrasi gaji ini dipastikan tidak sampai bulan Februari.
“Telatnya pembayaran ini tidak sampai masuk bulan selanjutnya, kami juga bekerja sesuai aturan, kita berharap untuk bersabar karena telatnya tidak lama,” jelas Idrus.
Lanjutnya, sedangkan gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT), honorer atau tenaga kontrak tidak termasuk dalam klausul pembayaran gaji aplikasi ini karena para pekerja bantu ini dibayarkan setiap akhir bulan.
Sebelumnya Fraksi PKS DPRD Kalsel mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk mengantisipasi keterlambatan membayar tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan honor tenaga kontrak maupun tenaga harian lepas di Januari 2021. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya