Ketua Komisi I Sosialisasi Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Berita Lainnya
1 dari 232

Tapin, KP – Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias menyosialisasikan Perda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, di Komplek Perguruan Muhammadiyah Rantau, Jumat (26/3/2021).
Hj Rachmah mengatakan, salah satu kendala dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat adalah masih banyaknya warga Kalsel yang menghadapi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan dan tuna sosial.
“Perda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ini adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial Tapin, H Fathur Rahman mengatakan, Dinas Sosial Tapin sudah menjalankan Perda ini, tapi memang dalam pelaksanaan nya masih banyak kekurangan.
“Namun pelan-pelan akan dibenahi,” ungkapnya, sebagai salah satu narasumber pada sosialisasi perda tersebut.
Selain itu, pihaknya menyambut baik, dipilihnya Tapin sebagai tempat sosialisasi perda dan berharap adanya sosialisasi perda ini, maka warga lebih mengetahui penyelenggaraan kesejahteraan sosial didaerahnya.
Senada dengan Dinas Sosial Tapin, Endang Setiawati dari Yayasan Uma Kandung yang di daulat sebagai narasumber mengatakan, Yayasan Uma Kandung ikut serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui donatur dan sumbangan masyarakat, serta bantuan langsung dari Kementerian Sosial.
“Harapannya, Yayasan Uma Kandung dapat menginspirasi yayasan lain untuk menyantuni lansia secara terstruktur secara administrasi,” kata Endang.
Agar bantuan tidak hanya dari donatur dan masyarakat, tapi juga berasal dari kementerian dan dapat disalurkan tepat sasaran ke masyarakat.
Masyarakat Muhammadiyah Tapin yang menjadi audien pada sosialisasi perda kali ini menganggap, sosialisasi perda ini suplemen yang baik, karena Muhammadiyah selama ini sudah bergerak sendiri untuk mengatasi masalah sosial, misalnya dalam bentuk penyaluran bantuan dari masyarakat melalui LazisMu dalam skala yang relatif kecil.
Dengan adanya sosialisasi perda ini, pihaknya menyatakan siap membantu dinas sosial untuk penyaluran bantuan dengan skala yang lebih besar, tutupnya. (lyn/KPO-1)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya