Polda Kalsel Bersama Satgas AGM Patroli Cegah Aktivitas Peti

aktivitas penambang ilegal itu, pihak perusahaan sangat mengalami kerugian

RANTAU, KP – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan patroli pengamanan objek vital nasional ke salah satu perusahan tambang batu bara pemegang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Antang Gunung Meratus di wilayah Kabupaten Tapin, Jumat (23/4) sore.

Giat dimaksudkan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya penambang illegal (Peti).

Giat patroli gabungan Polda Kalsel di back up Kepolisian Resort Tapin dan Satgas AGM di lapangan melakukan garis kuning police line tanda dilarang melakukan aktivitas pertambangan di objek vital nasional.

Perwira Pengendali (Padal) Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda Kalsel, AKP Sriyanto, mengatakan giat patroli ini sudah menjadi agenda rutin dilaksanakan dan sudah berlangsung sejak 2020 lalu, tujuannya mengamankan dari adanya Peti di wilayah objek vital nasional

“Giat patroli gabungan sudah menjadi agenda rutin untuk mencega adanya kegiatan penambang illegal di objek vital nasional,” terangnya kepada wartawan.

Dikatakannya patroli yang dilaksanakan ini sesuai dengan arahan dari Kapolda Kalsel melalui Ditpamobvit untuk melaksanakan pengamanan serta mencegah terjadinya PETI atau penambang ilegal di titik lokasi objek vital nasional.

Berita Lainnya

THM Diancam Dipolice Line

1 dari 1.274

AKP Sriyanto mengatakan penugasan untuk pengaman ini karena sejak 2020 lalu terjadi banyak aktivitas PETI.

“Bahkan di tahun 2020, mungkin sudah lebih dari 10 kali yang sudah inkraht,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini khususnya di Kabupaten Tapin rutin dilaksanakan patroli siang dan malam, sehingga memasuki 2021 belum ada temuan aktivitas penambang ilegal.

“Sementara di 2021 aman. Tapi kita tetap melaksanakan kewajiban patroli rutin,” ujarnya.

Terpisah Kuasa hukum PT AGM, Suharso mengatakan adanya aktivitas penambang ilegal itu, pihak perusahaan sangat mengalami kerugian baik secara materil maupun dari segi lingkungan.

“Kerugian segi lingkungan yang dimaksud yakni aliran-aliran sungai yang rusak sehingga kita harus melaksanakan rahbilitasi bersama dinas lingkungan dan pertambangan, sementara dari penambang illegal tentunya dibiarkan habis menambang, ” jelasnya.

Dari data di perusahaan bahwa sejak 2020 lalu, tim satuan tugas pengamanan penambang ilegal di PT AGM tercatat ada 17 kasus yang dilaporkan dan sudah 14 kasus yang divonis. (abd/K-4)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
loading...

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. Terima Selengkapnya